Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengakui tren luas panen dan produksi padi mengalami penurunan sejak tahun 2019.
Bahkan, dia menunjukan data bahwa produktivitas tanaman padi stagnan di kisaran angka 5 juta ton sejak enam tahun terakhir.
"Tren luas panen dan produksi padi kita menurun, dan produktivitas stagnan," kata Zulhas dalam Rakor Pengendalian Inflasi Mingguan, Senin (16/12).
Zulhas merinci berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) luas panen padi pada tahun 2019 hanya mencapai 10,68 juta ton. Kemudian, turun di tahun 2020 menjadi 10,66 juta ton, lalu turun lagi pada tahun 2021 menjadi 10,41 juta ton, dan terus tergerus hingga tahun 2024 diperkirakan hanya mencapai 10,05 juta ton.
Di lain sisi, produksi gabah juga stagnan bahkan cenderung alami penurunan sejak tahun 2019.
Baca Juga: Pemerintah Habiskan Dana Hingga Rp 40 Triliun, Redam PPN 12%
Zulhas merinci, pada tahun 2019 produksi gabah mencapai 54,60 juta ton. Kemudian, tahun 2020 naik tipis menjadi 54,65 juta ton, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 54,42 juta ton. Lebih lanjut, pada tahun 2022 naik menjadi 54,75 juta ton dan tergerus menjadi 53,98 juta ton di tahun 2023 dan diperkirakan di tahun 2024 hanya mencapai 52,66 juta ton.
Dengan kondisi itu, Zulhas memperkirakan lahan-lahan yang selama ini berproduksi hanya melakukan musim tanam sebanyak satu kali.
"Oleh karena itu produksi kita stagnan, gabahnya 54 juta ton rata-rata. Kemudian, turun 2023 53,98 juta ton dan 2024 turun 52,66 juta ton," jelasnya.
Zulhas mengklaim telah menyiapkan cara untuk mendongkrak produksi padi, salah satunya optimalisasi lahan melalui perbaikan irigasi sawah di daerah.
Dirinya menyebut saat ini ada 2,6 sampai 3 juta lahan sawah yang belum memiliki irigasi yang layak. Dampaknya lahan-lahan ini hanya dapat melakukan satu kali tanam dalam satu tahun.
Untuk itu, dirinya juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk mendata sawah-sawah di daerah yang belum memiliki atau yang irigasinya rusak untuk segera melapor kepada Kementerian Pertanian, Dirjen Perairan Kementerian Pekerjaan Umum atau langsung kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).
Nantinya data itu akan dijadikan pedoman bagi pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan irigasi sawah di daerah.
Pasalnya, kewenangan perbaikan irigasi di daerah juga akan ditarik ke pusat. Zulhas menyebut payung hukum terkait ini akan diturunkan melalui instruksi presiden (Inpres) yang ditergetkan terbit pekan depan.
Zulhas juga menegaskan pembangunan irigasi sudah mendapatkan kepastian anggaran sebesar Rp 15 triliun di tahun depan.
Anggaran itu bertambah dari pagu ketahanan pangan untuk irigasi sebelumnya yang disipakan sebesar Rp 12,6 triliun pada tahun 2025.
"Jadi kami minta kepada bupati, gubernur segera kirim data irigasi yang rusak dan kirim kepada Kementan, Dirjen Perairan PU, atau tembusan Kemenko bidang pangan karena dananya sudah ada," jelasnya.
Baca Juga: Ketersediaan Beras Akhir 2024 dan Awal 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
