Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan terwujudnya birokrasi berkelas dunia secara merata di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Perwujudan birokrasi kelas dunia salah satunya dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan dan pengembangan inovasi digital yang inklusif.
"Kita terapkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi efektivitas produktivitas dan akuntabilitas. Kita tekan, kita minimalkan penyimpangan dan perilaku koruptif di semua lini di semua lembaga," kata Jokowi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021 oleh Ombudsman RI, Rabu (29/12).
Pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, dimana Jokowi menegaskan, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik.
Dan sebaliknya pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika dibiarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara.
"Penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik, tuntutan masyarakat terus meningkat. tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif," tegasnya.
Baca Juga: Bulog Akan Mendapat Penugasan untuk Jual Minyak Goreng Murah Tahun Depan
Jokowi menambahkan, penyelenggara pelayanan publik tidak bisa bekerja biasa-biasa saja. Artinya perlu adanya mengubah cara berpikir, mengubah cara merespon, mengubah cara bekerja, orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Dengan tujuan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.
Namun, pelayanan publik yang prima memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antar lembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja.
Pada masa pandemi saat ini penyelenggara pelayanan publik diwajibkan bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas tugas pelayanan, melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau.
Oleh karenanya, Jokowi menyebut upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan terobosan dan solusi.
Baca Juga: Sepanjang 2021, Sudah 87.000 Lebih Perusahaan Laporkan WLKP Secara Online
Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas, perlu adanya penilaian kepatuhan guna melihat kemampuan, melihat keberhasilan, dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan.
"Saya mengapresiasi upaya Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan penilaian kepatuhan dalam meningkatkan pemenuhan hak masyarakat di dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
