Reporter: Edy Can | Editor: Edy Can
JAKARTA. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum Albert Hasibuan menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini merupakan simbol perlawanan rakyat. Hal itu menjadi bukti, lantaran masyarakat jengah atas perilaku koruptor yang makin merajalela.
"KPK sudah menjadi sebuah fenomena menarik. Saya lihat KPK menjadi simbol perlawanan dari masyarakat yang ingin negara bersih," katanya, Senin (8/10).
Menurut Albert, KPK telah berkembang karena prestasi. Terlebih, lembaga super bodi tersebut, itu bisa mengembalikan uang belanja negara. "Oleh karena itu KPK tidak boleh diganggu pekerjaannya terutama bagi yang ingin mengubah dan mencampuri hak dan wewenang KPK," katanya.
Albert mendatangi gedung KPK setelah kemelut lembaga anti rasuah ini dengan Kepolisian makin runcing. Hubungan keduanya makin tegang setelah sejumlah personil polisi berniat menciduk penyidik KPK atas tuduhan penganiayaan.
Penyidik bernama Novel Baswedan ini sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan alat simulator yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah petinggi Polri lainnya.
Albert berharap masyarakat dan KPK dapat berjasama dengan sinergitas baik. Menurutnya, masyarakat harus bisa mengendalikan KPK agar transparan menjalani tugasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Menurutnya, lembaga antikorupsi di negara lain juga didukung lembaga eksekutif (presiden). Dia mencontohkan KPK di Singapura dan Malaysia yang mendapat dukungan dari lembaga eksekutif. "Contohnya di Malaysia, baru-baru ini pemerintahnya menaikkan anggaran dan jumlah anggotanya sementara di Indonesia malah sebaliknya," kata Adnan.
Menurut Adnan, hambatan utama pemberantasan korupsi di Indonesia lantaran bangsa ini belum menaruh semangat pemberantasan korupsi di dalam dasar negara. (Edwin Firdaus/Tribunnews)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
