Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Wakil Presiden Boediono menilai penghambat investasi di dalam negeri adalah infrastruktur yang tidak memadai. Oleh sebab itu perlu keterlibatan semua pihak tidak hanya pemerintah
Caranya, kata Boediono, tidak harus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Melainkan harus merangkul dan melibatkan dunia usaha untuk berpartisipasi membangun infrastruktur. "Ini yang kita garap, kalau APBN saja tidak cukup," ujar Boediono, Kamis (19/8).
Selain memperbaiki infrastruktur, menurut Boediono pemerintah juga menghapus aturan yang menghambat laju investasi. Dia mencontohkan dalam pemasaran maupun perizinan proyek infrastruktur lewat mekanisme public private partnership (PPP) cukup satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dengan begitu, investor yang tertarik membangun infrastruktur di Indonesia tidak perlu repot mengurus perizinannya. Artinya, kalau ada investor datang berminat membangun infrastruktur tidak harus berputar-putar ke instansi. "Insya Allah, investasi akan meningkat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
