Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Wakil Presiden Boediono mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, kualitas pengelolaan keuangan negara perlu terus ditingkatkan.
Boediono mengungkapkan, kualitas pengelolaan keuangan negara yang terus meningkat akan terkait erat dengan nasib masa depan bangsa. "Dalam sejarah dunia, naik turun atau pasang surutnya suatu negara atau suatu kerajaan itu selalu diikuti dengan naik turun atau pasang surut keuangan negaranya," ujarnya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2012 Selasa (11/9).
Wapres mencontohkan, Kekaisaran Romawi zaman dulu kala sempat berjaya dengan memupuk pendapatan yang tinggi serta menggunakannya dengan baik. Tapi, kejayaan Romawi kemudian runtuh setelah ratusan tahun karena buruknya keuangan negara, sehingga keuangan negara dan kejayaan politik runtuh secara bersama-sama.
Pada abad ke 18 juga ada dua revolusi besar yang berawal dari masalah keuangan negara, yaitu revolusi Prancis tahun 1789 dan Revolusi Amerika Serikat (AS) sekitar tahun 1776. Di Prancis, pada tahun 1789 awalnya Raja Louis ingin menerapkan pajak yang tidak bisa diterima masyarakat, sehingga timbul revolusi.
Sedangkan revolusi AS juga berawal dari pengenaan pajak ekspor yang justru memicu revolusi besar. Kondisi serupa ternyata masih terjadi sampai saat ini. Boediono bilang, akhir-akhir ini terjadi krisis di Eropa yang dipicu masalah keuangan negara. Makanya, "Saya bercerita ini untuk mengingatkan kita semua bahwa keuangan negara sangat erat kaitannya dengan nasib negara, kapan pun itu," ungkapnya.
Boediono menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Saat ini, kata dia sudah ada kemajuan prestasi pengelolaan keuangan di tingkat pusat maupun daerah yang diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tapi, ke depan masih perlu ada peningkatan.
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menuturkan, pada tahun 2014 pemerintah menargetkan laporan keuangan instansi di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) 100% mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam laporan keuangan tahun 2011, kata Boediono baru ada 67 laporan keuangan K/L yang mendapatkan opini WTP. Sedangkan total K/L yang ada sekitar 87. Jadi, "Ada ruang untuk kita kejar," ungkapnya.
Sementara itu, untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 nanti ditargetkan sekitar 60% bisa meraih opini WTP. Nah, saat ini baru ada 67 daerah dari sekitar 524 daerah yang laporan keuangannya mendapatkan opini WTP. Sehingga, ke depan perlu ditingkatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
