Reporter: Anna Suci Perwitasari, Margareta Engge Kharismawati, Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Utang Indonesia semakin menggunung. Walau pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan alasan mengurangi defisit, namun pada kenyataannya utang pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 lebih besar Rp 51 triliun ketimbang APBN 2013.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui adanya penambahan utang baru sebesar Rp 51 triliun dalam APBN-P 2013. Namun menurutnya, penambahan utang itu tidak akan menaikkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB). "Tetap turun karena defisit primer bisa dikurangi," katanya, Senin (24/6).
Dengan penurunan defisit primer, menurut Chatib, rasio utang terhadap PDB 2014 diperkirakan turun menjadi 22% dari APBNP 2013 yang sebesar 23,13%. Rasio utang terhadap PDB memang turun, namun bukan berarti nilai utangnya mengecil. Penurunan rasio utang bisa juga disebabkan karena nilai PDB Indonesia mengalami kenaikan.
Dalam APBNP 2013, PDB Indonesia diperkirakan mencapai Rp 9.270 triliun. Sedangkan pada RAPBN 2014, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4%-6,5%. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu maka PDB Indonesia tahun depan diperkirakan akan menjadi Rp 9.863 triliun sampai Rp 9.872 triliun.
Roadshow usai Lebaran
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu, Bambang Brodjonegoro mengatakan, penurunan rasio utang terhadap PDB dari 23,13% pada tahun ini menjadi 22% pada tahun depan, menunjukan jumlah utang pemerintah meski bertambah masih dalam koridor yang sehat. "Tidak perlu khawatir mengganggu keuangan negara," katanya.
Untuk menutupi penambahan utang baru pada tahun ini, Bambang mengatakan, pemerintah selain akan menambah utang pihak asing juga akan menambah utang dalam negeri. Seiring penambahan utang tersebut, pemerintah akan menerbitkan berbagai instrumen keuangan, seperti obligasi atau bonds, Surat Uang Negara (SUN) maupun Surat berharga Negara (SBN).
Utang bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan, asalkan biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaatnya.
Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Utang Kemkeu, Robert Pakpahan bilang, penerbitan utang baru akan dilakukan dalam tiga skema yaitu global bond, surat berharga syariah negara (sukuk) global dan SBN valas.
Pemerintah juga akan menerbitkan SBN sekitar Rp 140 triliun pada semester II-2013. "Waktunya masih kami bahas, yang jelas tahun ini," kata Robert Pakpahan, Selasa (25/6).
Menurut Robert, penerbitan global bond saat ini lebih menarik karena bunga yang harus dibayar lebih kecil. Sebelumnya Robert bilang pemerintah akan mengeluarkan sukuk global sebesar US$ 1 miliar-US$ 1,25 miliar setelah sebelumnya menerbitkan global bond senilai US$ 3 miliar.
Untuk menjajaki pasar, menurut Robert, pemerintah akan melakukan roadshow ke pasar internasional setelah Lebaran nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Perbankan masih tahan melawan krisis
Lonceng Menyakitkan dari Bernanke
