kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Tujuh proyek pelabuhan dan bandara keluar dari Proyek Strategis Nasional


Senin, 16 April 2018 / 20:45 WIB
Tujuh proyek pelabuhan dan bandara keluar dari Proyek Strategis Nasional
ILUSTRASI. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ada tujuh usulan proyek Kementerian Perhubungan yang ditolak menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Adapun ketujuh proyek itu diantaranya Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheuni, Pelabuhan Gilimanuk, Bandara Sukabumi, rel double track Sukabumi, dan Bandara Kediri.

Meski begitu, Budi menjelaskan, pembangunannya akan tetap dilanjutkan. Bahkan, pemerintah berjanji akan memberikan kemudahan dalam pembebasan lahan tanah seperti layaknya PSN.

Pasalnya, Budi mengakui, dia kesulitan dalam hal pembebasan lahan untuk ketujuh proyek tersebut.

"Jadi dari Bapak Presiden, nanti bentuknya bisa Peraturan Pemerintah atau Perpres, akan ada keputusan yang memberikan kesempatan cara pembebasan tanah menggunakan UU No. 2/2012 bukan hanya PSN, tapi juga proyek strategis tanpa perlu dimasukkan ke PSN," ungkap Budi usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (16/4).

Dengan begitu, ada suatu kepastian dalam pembebesan tanah. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, kajian terhadap Perpres tersebut akan selesai dalam sebulan ke depan.

Dia memang mengakui, banyak proyek yang diusulkan menjadi PSN. Alasannya, PSN akan mendapatkan fasilitas tertentu, salah satunya yakni bisa menggunakan UU No. 02/2012 untuk pembebasan lahan.

"Sementara proyek di luar PSN tidak bisa memanfaatkan UU tersebut, padahal di UU No.02/2012 disebutkan untuk bisa digunakan untuk kepentingan publik, makanya itu akan diperluas," jelas Sofyan.

Adapun perluasan tersebut juga akan dijelaskan terkait pembayaran kerohiman atau ganti rugi dalam pembebasan lahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×