Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera harus diintegrasikan dengan moda transportasi lain dan juga infrastruktur utilitas lainnya. Usul ini diajukan agar tidak perlu dilakukan pembebasan lahan terus-menerus.
”Kita tahu persoalan pembebasan lahan selalu jadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. JTTS (Jalan Tol Trans-Sumatera) yang akan menjadi urat nadi perekonomian Sumatera harus dipadukan dengan moda transportasi lain, terutama rel kereta, agar biaya logistik menjadi murah,” kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Kamis (27/2).
Selain itu, pembangunan JTTS juga merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kita mampu menata transportasi dengan baik dan berkelanjutan. Panjang JTTS sekitar 2.600 kilometer.
Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tri Widjajanto mengatakan, Hutama Karya (HK) siap apabila diberi penugasan oleh negara untuk membangun JTTS. Penugasan itu diberikan kepada HK bukan sebagai kontraktor, melainkan sebagai badan usaha jalan tol (BUJT).
”Kami sudah merevisi AD/ART perusahaan kami dengan mencantumkan bidang usaha sebagai BUJT. Namun, SK dari Menteri BUMN baru keluar jika peraturan presiden soal penugasan ini terbit,” kata Tri.
Dalam pembangunannya, HK akan melakukan tender ke kontraktor sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
Tri mengatakan, HK akan membangun secara bertahap dan bekerja sama dengan badan usaha lain. Contohnya, untuk ruas Medan-Binjai, HK bekerja sama dengan PTPN II, PTPN III, dan PTPN IV, serta perusahaan daerah Sumatera Utara. ”Kami sudah membentuk perusahaan PT Hutama Prasarana Nusantara.”
Adapun untuk ruas di Sumatera Selatan dan Lampung, HK bekerja sama dengan perusahaan daerah Sumatera Selatan dan Lampung. ”Sementara untuk Pekanbaru-Kandis-Dumai, sampai saat ini belum ada kerja sama karena masih dalam tahap survei,” ujar Tri. (ARN)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
