Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Dadan M. Ramdan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan dapat bertindak bijak dan adil terkait alokasi penyaluran serta kewajaran harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, ambil contoh seperti komunitas sopir angkutan Pelabuhan Tanjungpriok, baru-baru ini sudah mengeluhkan persoalan uang jalan yang tergerus buat membeli BBM, selain mahalnya makanan dan minuman gara-gara corona.
Artinya, kalangan sopir angkutan pelabuhan itu juga sangat berharap agar program Pertamina, yaitu promo cashback hingga 50% untuk membeli BBM yang akan diberikan kepada puluhan ribu orang kalangan pengemudi ojek online sampai Juli 2020. Hal ini juga semestinya bisa mereka nikmati di tengah wabah Covid-19 saat ini dan hari-hari mendatang yang hampir pasti masih susah dijalani.
Anggota DPR Marwan Jafar mengatakan, Pertamina mestinya bisa menjamin kemudahan dan ketersediaan BBM bagi komunitas nelayan, petani dan UMKM, serta harga yang murah buat menjamin keberlangsungan usaha mereka di tengah wabah corona. "Pertamina perlu memastikan distribusi BBM ke kalangan tersebut tidak terganggu. Sebab, persoalan itu sangat menentukan ketersediaan dan lancarnya distribusi pasokan pangan Indonesia serta kelangsungan usaha mereka beberapa bulan ke depan," katanya dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2020).
Marwan menyarankan, terutama terkait keperluan BBM para nelayan, agar akses mereka untuk mendapatkan BBM dipermudah atau disederhanakan lagi. Salah satunya dengan program promo seperti buat para driver ojol itu. Atau yang segera bisa dilakukan, yakni mengatur ulang jadwal waktu agar pasokan BBM lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata nelayan. "Terkadang, teman-teman nelayan kesulitan saat mau membeli di SPBU, karena kuota habis. Pagi hari mau melaut, SPBU belum buka. Di sore hari saat nelayan pulang melaut, acapkali kuota SPBU juga udah habis," ungkap anggota Komisi VI DPR ini.
Politsi PKB ini juga mengingatkan, agar kuota pengalokasian BBM sesuai kebutuhan riil nelayan per SPBU juga bisa segera dievaluasi. Misalnya evaluasi per tiga bulan, supaya bisa diketahui pola pendistribusian BBM untuk nelayan per lokasi di seluruh Indonesia, serta sesuai setiap musim melaut para nelayan. Termasuk evaluasi lokasi stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang harus berada dekat dengan tempat berlabuh kapal-kapal nelayan.
"Sangat penting pula, segenap unit pemasaran Pertamina di daerah supaya proaktif berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan Perikanan serta dinas daerah, terkait jumlah kuota per daerah dan peruntukan kuota BBM nelayan lebih ditingkatkan. Jangan lupa juga, organisasi kelompok nelayan dan koperasi nelayan, perlu dilibatkan demi kelancaran pendistribusian BBM," tukas mantan Menteri Desa-PDTT itu.
Ia menambahkan, sebaiknya Pertamina juga meningkatkan realisasi pemerataan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
kepada sejumlah kelompok nelayan maupun koperasi nelayan, khususnya mengenai manajemen pengelolaan dan pengolahan hasil usaha perikanan. Akhirnya, bekerjasama dengan Bakamla atau TNI AL, Pertamina diingatkan supaya tetap menggencarkan
penindakan terhadap modus mafia BBM ilegal yang suka membocorkan BBM "Istilahnya 'kencing' di tengah laut yang merugikan nelayan. Akibat ulah mereka, pasokan BBM ke para nelayan berkurang dan harga menjadi lebih mahal sewaktu sampai ke warung-warung pengecer di darat," tukas Marwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
