kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45780,32   4,77   0.62%
  • EMAS1.023.000 -0,68%
  • RD.SAHAM 0.16%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

The Guardian: Jokowi tak bisa diandalkan untuk membela hak dasar warganya


Selasa, 05 November 2019 / 05:57 WIB
The Guardian: Jokowi tak bisa diandalkan untuk membela hak dasar warganya
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau pembangunan hunian tetap bagi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang dibangun di Kelurahan Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (29/10/2019). Presiden memastikan hunia

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Media asal Inggris, The Guardian, menulis editorial atau pandangannya soal periode kedua Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dalam editorial yang diunggah pada Minggu (3/11/2019) itu, The Guardian berpendapat Jokowi tak bisa diandalkan untuk membela hak-hak dasar warganya.

The Guardian memulai tulisannya soal bagaimana Jokowi menyatakan periode kedua dan terakhirnya bakal dijalani tanpa beban. Namun pertanyaannya, bagaimana kebebasan Jokowi untuk memerintah ini akan terlaksana?

"Lima tahun lalu dia dikenal secara luas sebaga Obama-nya Indonesia. Naiknya Jokowi dilihat sebagai langkah maju bagi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia sekaligus negara berpenduduk muslim terbesar di dunia," bunyi editorial The Guardian.

Baca Juga: Soal Prabowo ke Amerika Serikat, saran ke Kemenlu hingga respons kedubes AS

Kemenangan Indonesia atas era otoritarian Orde Baru dinilai penting sebagai model demokrasi bagi Asia dan negara-negara muslim. Latar belakang Jokowi yang sederhana dan bebas dari kroni Orde Baru mengantarkannya sebagai sosok yang dijagokan. Ia berhasil meraih kursi gubernur DKI Jakarta, lalu presiden.

"Seperti Obama, dia membawa harapan di tengah politik yang rusak," ujar redaksi The Guardian.

Di periode kedua, Jokowi mengusung slogan kampanye "Indonesia Maju". Namun banyak pendukungnya melihat Indonesia justru sedang berjalan mundur.

Masalah mendesak seperti hak asasi manusia (HAM), toleransi beragama, serta kualitas demokrasi, dinilai malah menurun. Meskipun langkah Jokowi membangun infrastruktur dan kesejahteraan sosial dipuji, ada kegagalan lain yang membuat Jokowi dikritik.

Baca Juga: Surya Paloh: Kami bisa lebih hangat bersama PKS...

Di antaranya kegagalan menjegal korupsi dan kekerasan. Kemudian memberi lahan bagi kelompok Islam garis keras alih-alih menekan mereka. Jokowi dinilai sadar soal masalah ini sebagai penghambat kebijakan ekonominya yang dipuji.

"Wakil Presiden yang baru, Ma'ruf Amin, adalah ulama Islam konservatif yang kuat. Ia punya sejarah intoleransi terhadap penganut agama minoritas dan kelompok LGBT," tulis The Guardian.

The Guardian kemudian membahas bagaimana Jokowi menuai kemarahan setelah menunjuk lawannya, Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan. Padahal, mantan jenderal yang juga mantan menantu Soeharto itu diduga terlibat dalam penculikan dan kekerasan terhadap aktivis 1998.

Baca Juga: Catat, Jokowi janji akan siapkan anggaran untuk tambal APBD di Maluku

Penunjukkan Prabowo oleh Jokowi dinilai sengaja dan disadari. Sebab pada 2016 lalu, Jokowi juga melakukan langkah yang sama saat menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM. Wiranto juga dituduh melakukan kejahatan HAM oleh tribunal atau pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Iklim politik Indonesia yang selalu membutuhkan rekonsiliasi dengan lawan, kembali dipertanyakan. The Guardian menyayangakan kecilnya porsi oposisi di parlemen yang hanya seperempat.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×