Reporter: Dupla Kartini, Tribunnews | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kepolisian RI menyatakan hubungannya dengan Front Pembela Islam (FPI) hanya sebatas mitra kerja. Hal itu diungkapkan Kabag Penum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar, menyikapi situs pembocor kawat diplomatik. Sebelumnya, Wikileaks memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).
"Hubungan Polri dengan FPI adalah hubungan penegak hukum dengan kelompok masyarakat. Polri melayani masyarakat tentu mereka adalah mitra kami dalam hal menegakkan nilai hukum," ujar Boy Rafli, Minggu (4/9).
Menurut Boy, selama ini oknum masyarakat yang melanggar hukum secara personal dan kelompok akan diadili dengan proses hukum yang berlaku. "Silakan lihat sendiri apa yang pernah ada. Kalau ada yang keliru dari orang-orang yang melakukan pelanggaran, penegakkan hukum tetap berjalan," sebutnya.
Dia menambahkan tidak melakukan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum, baik pribadi ataupun kelompok tetap diproses hukum.
Kawat diplomatik yang dipublikasikan Wikileaks mengungkapkan, mantan Kapolri yang kini menjadi Kepala BIN, Jenderal (Purn) Sutanto, sebagai tokoh yang telah mendanai FPI. Pendanaan dari Sutanto itu diberikan sebelum serangan yang dilakukan FPI ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Februari 2006 silam. Namun kemudian dia menghentikan aliran dananya setelah serangan terjadi.
"Yahya Asagaf, seorang pejabat senior BIN mengatakan, Sutanto yang saat itu menjadi Kapolri menganggap FPI bermanfaat sebagai ‘attack dog’,” ungkap telegram rahasia yang dipublikasikan oleh Wikileaks itu.
Disebutkan pula, mendanai FPI sudah tradisi di lingkungan Polri dan BIN. FPI juga mendapatkan sebagian besar dananya dari petugas keamanan, tetapi mereka harus menghadapi pemotongan dana setelah serangan dilakukan.
Bocoran Wikileaks juga mengatakan bahwa mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen (purn) Nugroho Djajusman, sebagai tokoh yang ‘dihormati’ di lingkungan FPI. (Ferdinand Waskita/Tribunnews)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
