Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenanan atau Presidential Communaction Officer (PCO) Hasan Nasbi menepis kabar adanya perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
Hasan menjelaskan bahwa reshuffle memang sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Namun dia mengatakan dalam beberapa kesempatan secara terbuka maupun tertutup Presiden selalu menyatakan bahwa kabinetnya solid.
"Jadi kita, saya, teman-teman, hari ini ngambil kalimat Presiden yang itu (solid) saja, kalimat Presiden yang itu saja. Tetapi dalam kerangka bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden," katanya di Jakarta, Kamis (7/8).
Baca Juga: Menteri Kabinet Merah Putih Kompak Membantah Ada Reshuffle
Menurutnya Presiden justru kerap memberikan apresiasi kepada jajaran menteri yang bekerja baik sebagai tim.
Hasan bilang, Prabowo menyebut hanya orang-orang di luar yang berspekulasi akan ada perombakan di Kabinet Merah Putih.
Namun menurutnya di internal kabinet sendiri Presiden tidak pernah menyinggung ada rencana reshuffle.
"Presiden juga mengatakan orang-orang di luar, bisa saja berspekulasi ada reshufle tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak," ujarnya.
Diketahui, isu perombakan kabinet menguat usai Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menegaskan partainya tak memosisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati mengatakan partainya kini mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8). Megawati mulanya mengatakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
"Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," kata Megawati.
Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
"Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," sambung dia.
Baca Juga: Industri Tembakau Tertekan, Bentoel Fokus Efisiensi dan Ekspansi Ekspor
Selanjutnya: Menteri Kabinet Merah Putih Kompak Membantah Ada Reshuffle
Menarik Dibaca: Benarkah Minum Kopi di Pagi Hari Bisa Bikin Umur Panjang? Ini Kata Ahli
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
