Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) mengusulkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 non-tunai sebesar Rp 1,1 triliun. Hal ini diperlukan demi menekan angka ketimpangan kepemilikan rumah alias Backlog.
Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro mengatakan, injeksi PMN non-tuai tersebut diklaim bakal mengatasi backlog hingga 13.037 unit. Di mana, saat ini angka backlog masih di kisaran 9,9 juta rumah.
“Bagi pemerintah yaitu berkontribusi dalam pemenuhan backlog sebanyak 13.037 unit, optimalisasi Barang Milik Negara, kontribusi pajak sebesar kurang lebih Rp 900 miliar,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (2/7).
Adapun, suntikan PMN itu berupa Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tanah seluas 9,56 hektare (Ha).
Baca Juga: Kinerja BUMN Karya Diproyeksikan Masih Suram di Kuartal II 2024
“BMN itu terdiri dari 7 bidang obyek dan 3 obyek rusunawa dengan nilai hasil penilaian DJKN dengan nilai wajar adalah Rp1,1 triliun,” ujarnya.
Budi mengungkapkan, lewat suntikan BMN tersebut Perum Perumnas bisa menekan angka backlog yang sebesar 13.037 unit. Selain itu, juga mampu mengoptimalisasi BMN dengan kontribusi pajak mencapai Rp 900 miliar.
Di samping itu, suntikan modal PMN tahun 2024 tersebut digadang-gadang mampu membuka peluang lapangan kerja. Menurut Budi, sektor konstruksi hingga lahan membutuhkan 30 pekerja.
Tak hanya itu, di sektor ekonomi pariwisata juga akan meyerap 500 pekerja, sektor ekonomi transportasi sebanyak 3.000 pekerja, sektor ekonomi digital 300 pekerja dan sektor ekonomi formal dan informal sebesar 3.000 pekerja.
Lebih lanjut, Budi menambahkan, pengajuan PMN non tunai sebesar Rp 1,1 triliun itu untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan yang dinilai melemah pasca Covid-19. Dia beraharap, lewat suntikan ini pihaknya bisa mampu mengakses pendanaan dari perbankan.
“Kami masih memerlukan dukungan pemerintah untuk perbaikan parameter keuangan kami, khususnya yang menyangkut covernance aturan perbankan. Sehingga, kami bisa mengakses pendanaan ke perbankan dengan baik terkait dengan DER (debt to ratio alias rasio utang) kami yang masih cukup tinggi,” pungkasnya.
Baca Juga: Ini Rencana PELNI Jika Mendapatkan Suntikan Modal PNM Rp 500 Milyar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
