Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2025 diperkirakan mencapai Rp 505.377,6 miliar atau turun 8,0% dari outlook tahun 2024. Menurut ekonom hal itu merupakan bentuk target realistis dari pemerintah.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda melihat target PNBP di 2025 yang terkontraksi ini menunjukkan pemerintah mencoba untuk realistis. Hal itu karena penerimaan dari minyak bumi yang memang dari tahun ke tahun terus menurun produksinya.
"Ya jikapun harga komoditas tetap atau meningkat pendapatan dari SDA akan turun, Jokowi gagal menaikkan lifting minyak, itu satu dari sekian banyak kegagalan Jokowi memimpin selama 10 tahun," ungkap Nailul kepada Kontan, Selasa (21/8).
Selain dari SDA migas, andalan PNBP menurut Nailul paling utama adalah deviden dari BUMN. Dividen dari BUMN ini masih menjadi tumpuan dalam meningkatkan PNBP. Menurutnya BUMN Perbankan masih menjadi mesin utama deviden.
Baca Juga: Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Turun 8% di RAPBN 2025, Ini Sebabnya
"Namun ada kemungkinan akan turun terkait dengan rezim suku bunga tinggi yang akan ber-impact ke kinerja perbankan BUMN, hasilnya bisa berdampak ke deviden," ujarnya.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Wahyu Utomo mengatakan secara umum PNBP sangat dipengaruhi oleh harga komoditas, lifting migas dan nilai tukar. Dengan mencermati perkembangan terkini ICP masih relatif sama US$ 82 per barel. Sementara harga CPO, batubara, niekel diperkirakan termoderasi dan lifting migas masih belum optimal.
"Hal ini yang mempengaruhi capaian PNBP yang 2025 diperkirakan Rp 505 triliun," jelasnya kepada Kontan, Rabu (21/8).
Melansir data Buku II Nota Keuangan, PNBP mengalami kontraksi 8,0% dari outlook tahun 2004 yaitu dari Rp 549,1 triliun menjadi Rp 505.377,6 miliar. Untuk mengejar target. kebijakan PNBP tahun 2025 akan diarahkan pada optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan layanan publik yang berkualitas serta terjangkau bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
