Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Proyek listrik 35.000 megawatt (MW) tinggal kenangan! Pemerintah merevisi proyek kelistrikan dari 35.000 MW menjadi hanya 19.763 MW. Laju pertumbuhan ekonomi 2019 yang diproyeksi tak sampai 7%-8% menjadi alasan pemerintah.
Dalam sidang tertutup Dewan Energi Nasional (DEN), Senin 14 November kemarin, sidang yang juga dihadiri Ketua DEN Ignasius Jonan yang juga menteri ESDM serta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memutuskan untuk merevisi mega proyek listrik tersebut.
Anggota DEN Renaldi Dalimi mengatakan, revisi target dilakukan karena pada akhir Desember 2016, pembangkit yang sudah financial close hanya 19.763 MW. Pembangunan proyek tersebut membutuhkan waktu pembangunan 36 bulan atau 2019.
Revisi target itu, kata dia, juga sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi kita yang hanya 6%. "Jadi dipastikan 99,9% proyek 35.000 MW tak selesai 2019. Ada 30 proyek tidak selesai," tandas Renaldi.
Dari 19.763 MW, jatah swasta sebanyak 11.413 MW dan PLN 8.350 MW. Jurubicara Kementerian ESDM Sujatmiko menambahkan, akibat berubahnya asumsi ekonomi, kebutuhan pembangkit listrik juga harus disesuaikan.
"19.763 MW adalah minimal pembangkit tambahan yang diupayakan beroperasi 2019," ujar Sujatmiko kepada KONTAN, Senin (14/11). Secara teori, pasokan listrik meningkat 1,3 kali pertumbuhan ekonomi.
Misal tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, kapasitas pembangkit harus bertambah 6,5% dari total kapasitas pembangkit listrik saat ini, 57.000 MW Johan Budi SP Jurubicara Presiden mengatakan, revisi target proyek tersebut sudah diketahui Presiden Joko Widodo.
Kata Johan, dalam rapat terbatas awal November ini, presiden memerintahkan Menteri ESDM mengevaluasi proyek listrik 35.000 MW. Hasilnya: target mega proyek 35.000 MW tahun 2019 tidak realistis. "Angka 19.763 MW itu sudah diketahui presiden. Dan, itu realistis yang bisa tercapai," kata Johan ke KONTAN, Senin (14/11).
Tapi, kata Ketua Harian Asosiasi Perusahaan Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang, gagalnya proyek ini lantaran PLN kurang terobosan. "Perizinan lambat, financial close tersendat, pembebasan lahan susah," kata dia.
Pengamat Ketenagalistrikan Fabby Tumiwa khawatir, revisi ini akan terjadi gap pasokan 2018-2019, khususnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. "Kalau ekonomi tumbuh 5,5%, listrik bisa tumbuh 7,5% per tahun.
Artinya, perlu 4.500 MW kapasitas pembangkit baru," ujarnya. Hanya, Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso bilang, proyek 35.000 MW tetap jalan, tapi tidak bisa selesai di 2019. "Yang penting cukup dulu untuk rakyat di 2019," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
