Reporter: Ghina Ghaliya Quddus, Patricius Dewo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar baik berasal dari sistem keuangan negara. Kementerian Keuangan (Kemkeu) meyakini bisa mengakhiri rezim defisit keseimbangan primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.
Keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Jika nilainya defisit, maka pemerintah masih membayar bunga utang dari penarikan utang yang dilakukan. Ibarat kata, gali lubang tutup lubang, hingga lubangnya membesar.
Defisit keseimbangan primer inilah yang turut andil mendorong pertumbuhan utang pemerintah pusat mencapai Rp 4.169,09 triliun per Mei 2018, naik 13,55% year on year (yoy).
Defisit keseimbangan primer sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu (lihat tabel). APBN 2018 juga masih memperkirakan defisit keseimbangan primer Rp 87,33 triliun. Namun sampai Mei 2018, keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 18,05 triliun. Bandingkan dengan Mei 2017 yang defisit Rp 29,85 triliun.
Karena itulah Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara yakin, pada tahun depan, keseimbangan primer bakal berada pada posisi nol atau bahkan surplus. Hal ini disebabkan oleh defisit anggaran yang juga ditargetkan lebih kecil pada tahun depan.
"Keseimbangan primer menuju positif di angka nol, bahkan bisa positif 0,30% sampai 0,05% dari PDB," jelas Suahasil dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran di Gedung DPR, RI, Senin (2/7).
Untuk membentuk keseimbangan primer yang lebih baik pada tahun depan, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 12,7% hingga 13,5% dari (produk domestik bruto (PDB). Adapun, belanja negara ditargetkan sebesar 14,2% hingga 15,4% dari PDB.
Pada tahun depan, defisit anggaran akan dijaga di kisaran 1,6%–1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Persentase ini lebih kecil dari tahun ini yang ditargetkan berada pada kisaran 2,19%. Walhasil, pemerintah mememperkirakan bisa menekan rasio utang di level 28,8% hingga 29,2% dari PDB. Hingga kuartal I 2018, rasio utang mencapai 34,77%, padahal bawah batas aman sebesar 30% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, perbaikan keseimbangan primer sudah dirintis sejak dua tahun terakhir. Hasilnya, defisit keseimbangan primer bergerak menurun. Perbaikan melalui penyusunan anggaran tepat sasaran, hingga efisiensi biaya. "Perbaikannya luar biasa selama dua tahun terakhir," kata Menteri Keuangan.
Stimulus fiskal
Eric Sugandi, Project Consultant Asian Development Bank (ADB) menganalisa, surplus keseimbangan primer akan berdampak positif bagi Indonesia. Dengan perbaikan itu maka pemerintah bakal lebih leluasa atau memiliki flesibilitas yang besar dalam menggunakan anggaran belanja produktif.
Pemerintah juga bisa meredam laju utang atau mengurangi jumlah utang. "Pemerintah secara bertahap memang perlu mengurangi utang dan berusaha agar defisit APBN berkurang," jelas Eric.
Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik di Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan, keseimbangan primer yang positif menunjukkan pemerintah sudah lebih berhati-hati mengelola utang. Namun, tekanan perekonomian nasional tahun ini diperkirakan masih berlanjut hingga tahun depan. Agar bisa melaju, perekonomian butuh stimulus dari sisi fiskal.
Pertolongan dari sisi fiskal dilakukan untuk mendorong ekonomi, caranya adalah dengan relaksasi fiskal. "Jika moneter dan fiskal sama-sama ketat, perekonomian bisa tercekik, tidak bisa bernapas," jelas Tony.
Menurutnya, keseimbangan primer memang lebih baik surplus. Namun pemerintah tidak perlu memaksa mencapai surplus tersebut. Keseimbangan primer boleh defisit asal terjaga dan dana utang terpakai untuk hal yang produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
