Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Jumlah pengangguran dipastikan tidak akan sebesar perkiraan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja negara Perubahan (RAPBN-P) 2014. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan jumlah penyerapan tenaga kerja akan turun dari 3 juta orang menjadi hanya 2,2 juta orang akibat pemangkasan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 100 triliun.
Namun, dalam APBN-P yang disepakati oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR), jumlah anggaran belanja K/L yang dipangkas berkurang jadi Rp 43 triliun. Oleh karena itu, menteri perencanaan dan pembangunan nasional (PPN)/Kepala bappenas Armida Alisjahbana, yakin jumlah penyerapan tenaga kerja bisa lebih tinggi dari perkiraan semula di RAPBN-P 2014.
Ia meyakini, dengan pemangkasan anggaran sebesar itu, jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2014 bisa tercapai karena pemangkasan anggaran K/L yang disepakati hanya sebesar Rp 43 triliun saja. Armida memperkiraan, penyerapan tenaga kerja tahun 2014 diperkirakan 2,5 juta orang.
Salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah anggaran di bidang infrastruktur. Dalam APBN 2014, anggaran unfrastruktur yang direncanakan sebesar Rp 140 triliun. Namun, dalam APBN-P yang disepakati DPR, jumlah anggaran infrastruktur menjadi Rp 122,3 triliun. "Kita akan berusaha supaya kesempatan kerja tidak turun terlalu rendah," ujar Armida, kamis (19/6) di Jakarta.
Selain berdampak kepada penyerapan lapangan kerja, pemangkasan anggaran K/L juga bakal berpengaruh terhadap jumlah masyarakat miskin. Sebab, selain memotong belanja infrastruktur, juga akan memangkas anggaran untuk belanja bantuan sosial. Misalnya, anggaran untuk program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, dan lain-lain.
Armida bilang, dana yang diberikan untuk PKH berkurang dari Rp 1,8 juta per penerima, per tahun turun menjadi hanya Rp 1,6 juta per penerima per tahun. Selain dari sisi jumlah yang diberikan, pemerintah juga mengurangi jumlah target penerima. Nah, terkait itu pemerintah menargetkan jumlah kemiskinan akan mendekati batas atas target yang dibuat dalam APBN 2014. Adapun target kemiskinan yang disepakati sebesar 9%-10,5%.
Sementara itu, Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. Supaya masyarakat miskin mendapat bantalan, jika terjadi pengurangan tenaga kerja, dan pemangkasan bantuan.
Enny juga menilai dalam beberapa tahun terakhir pemerintah selalu tidak bisa mengejar target penurunan jumlah kemiskinan, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jadi, jika kali ini pemerintah merevisi targetnya bukan hal yang baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
