Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan 9 juta hektar untuk pelaksanaan program reforma agraria tahun 2021.
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, reforma agraria dilakukan untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional yang terdampak pandemi covid-19. Ia menyebut, pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dengan 2 komponen.
Komponen pertama, legalisasi aset masyarakat yang telah dimiliki masyarakat kemudian negara memberikan kepastian hukum berupa sertipikat. Komponen kedua adalah redistribusi tanah.
"(Yaitu) aset tanah yang baru atau (fresh land) yang diberikan kepada masyarakat dari tanah terlantar seperti HGU yang tidak dimanfaatkan dan pelepasan tanah kawasan hutan," kata Sofyan dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Minggu (13/12).
Baca Juga: Begini kata pengusaha soal wacana pajak progresif kepemilikan tanah
Selain itu, di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga perlu memperkenalkan layanan elektronik seperti hak tanggungan, zona nilai tanah, pengecekan sertifikat serta SKPT. Dengan layanan elektronik tersebut, telah berhasil mengurangi antrean di kantor pertanahan sekitar 40%.
"Kami akan terus berinovasi, target kami pada tahun 2024 nanti seluruh layanan di BPN sudah bersifat elektronik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bahkan mencegah konflik dan sengketa," ujar dia.
Dalam meningkatkan ekonomi di beberapa daerah, Sofyan mengklaim keberhasilan dengan adanya ganti untung dari program pengadaan tanah di berbagai wilayah. Misalnya, mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, infrastruktur bisa dibangun jika tanahnya bisa dibebaskan, dimana pembebasan itu merupakan tugas kementeriannya.
"Alhamdulillah kita sudah berhasil membebaskan tanah dengan cara yang baik sehingga seluruh Sumatra akan tersambung dengan tol, Jawa akan tersambung ke Banyuwangi, Bali juga sedang dibuat tol dari utara ke selatan, Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan dan masih banyak daerah lainnya," ucap Sofyan.
Selanjutnya: Atasi ketimpangan kepemilikan tanah, Sofyan Djalil minta RUU pertanahan dibahas lagi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
