Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak masuknya kapal eks-asing yang sudah ditangkap untuk kembali beroperasi di kawasan perairan Indonesia. Sebab menurutnya, jika itu dilakukan maka sama saja melanggar kedaulatan republik ini.
"Kalau kapal eks-asing mau jalan lagi tidak bisa, karena itu adalah bukti kejahatan," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (16/6).
Menurut Susi, pihaknya telah berbaik hati bahwa berbagai kapal eks-asing penangkap ikan yang selama ini lama beroperasi di kawasan perairan Indonesia pada masa dahulu tidak sampai ditenggelamkan.
Hal tersebut, lanjutnya, antara lain karena praktik penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan nasional yang terjadi pada masa lalu juga kerap melibatkan oknum aparat.
Untuk itu, ia juga mengutarakan harapannya agar berbagai pihak memahami bahwa KKP tegas dengan tidak mengizinkan kapal eks-asing untuk beroperasi kembali.
"Pejabat Indonesia harus mengerti, kita sangat baik (dengan tidak menenggelamkan kapal eks-asing) adalah untuk kebaikan ke depan," kata Menteri Susi.
Karena itu, ujar dia, diharapkan pula agar tidak ada berbagai pihak yang melakukan lobi agar membolehkan kembali beroperasinya kapal eks-asing.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto menyatakan, kapal ikan eks-asing (buatan asing yang beroperasi di perairan Indonesia) selayaknya harus dideregistrasi terlebih dahulu sebelum bisa kembali ke negara asalnya.
"Kapal ikan eks-asing harusnya dilakukan deregistrasi dulu baru bisa berlayar kembali ke negaranya," katanya.
Rifky memaparkan hal tersebut terkait dengan lima kapal ikan asing dari Filipina yang disergap KKP, 17 Mei 2017, karena ingin pergi dari Sulawesi Utara kembali ke negaranya tanpa melakukan deregistrasi.
Kapal KKP, menurut dia, berhasil mengamankan lima kapal tersebut bersama-sama dengan anak buah kapalnya sehingga mereka juga harus menyelesaikan dahulu prosedur yang semestinya.
Setelah melakukan deregistrasi, lanjutnya, kapal ikan asing akan diterbitkan LSO atau izin berlayar untuk sekali jalan saja ke negara asalnya masing-masing.
Untuk meningkatkan pengawasan, Susi berharap Indonesia bisa mengadopsi teknologi radar pengawasan sektor kelautan dan perikanan dari Jepang.
"Saya berada di Wakatobi beberapa waktu lalu, dan melihat radar buatan Jepang di sana. Saya berharap, Indonesia bisa memiliki radar setidaknya di empat tempat di Indonesia," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
