Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdana Menteri Malaysia Mahathir mengatakan, pentingnya kerja sama yang dijalani antara Indonesia dengan Malaysia. Pasalnya, akan banyak manfaat yang didapati kedua negara jika bekerjasama dilakukan dengan baik.
Adapun kerjasama itu bisa dilakukan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan juga hubungan antarbangsa. Dalam hal tersebut Mahathir memberi contoh soal Eropa yang akan memberlakukan larangan ekspor minyak kelapa sawit.
"Kita perlu bersama-sama melawan. Pujah (argumen) mereka bahwa minyak sawit ini didapati daripada hutan-hutan yang telah ditebang oleh pengusaha dan dengan itu, dia memiliki kesan (efek) yang buruk kepada cuaca. Ini tidak benar sama sekali," jelas dia kepada wartawan, Jumat (29/6).
Maka dari itu baik Malaysia maupun Indonesia perlu sama-sama untuk menghadapi masalah ini.
"Padahal, kita ingat di negara-negara Eropa juga dahulu dahulu dilitupi (tertutup) hutan tapi mereka sudah tebang hampir semua hutan mereka. Tidak ada siapa yang membantah, dan kita juga tidak membantah," tegas dia.
Sehingga, menurut Mahathir, jika hanya alasan lingkungan untuk menolak ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa itu tidak bisa dibenarkan. Bahkan ia mengira, ada alasan di balik itu.
"Mereka (Eropa) tahu bahwa minyak kelapa sawit ini bersaing dengan minyak-minyak daripada soy oil, rapeseed oil dan sebagainya. Mungkin lebih daripada tentangan mereka mungkin berasal daripada ekonomi dan keuangan mereka daripada masalah environment ( lingkungan)," tambahnya.
Dengan demikian, perdana menteri berumur 92 itu bilang, perlu adanya peningkatan kerja sama dengan Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan untuk masalah kelapa sawit ini sebetulnya sejauh Ini kedua negara telah berjuang bersama.
"Soal CPO jelas. Indonesia dan malaysia kalau dilihat dari produksinya lebih dari 80%. Ini disampaikan kembali oleh Presiden supaya kita dengan Malaysia bergandeng tangan untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit kita," tambah Menlu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
