Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Perekonomian mengklaim konsep one single submission (OSS) yang sedang digodok pemerintah saat ini lebih unggul dari China.
Hal itu diungkapkan Edy Putra Irawady, Ketua Harian Satgas Nasional dan Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian."Secara jujur, melihat konsep kita (Indonesia) unggul," ungkapnya di Gedung Kemko Perekonomian, Kamis (8/3).
Kesimpulan itu ia dapat setelah melakukan Teleconference dengan perwakilan Indonesia di enam negara yakni Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi Beijing, Taipei, dan Abu Dhabi.
Khusus dengan Beijing, China Edi mengatakan dari segi konsep OSS Indonesia lebih unggul. Sebab, di China hanya faktor tertentu atau investasi saja yang dimudahkan. "Sementara, Indonesia seluruh permasalahan berusaha yang dimudahkan," tambahnya.
Pasalnya, OSS merupakan sebuah sistem yang berintegrasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) sehingga nanti, seluruhnya hanya menjadi satu pintu.
Bahkan tak hanya di tingkat K/L, pemerintah pun telah membentuk satuan tugas di daerah-daerah untuk melancarkan berusaha di daerah. "Sehingga sistem ini bisa disebut sebagai digital NKRI untuk berusaha, karena di dalamnya tak hanya berisi soal info, tapi mulai perizinan hingga keluhan," jelas Edi.
Kendati begitu, pihaknya juga mengaku dari sisi pelayanan, Indonesia perlu bercermin kepada Vietnam. Pasalnya, berdasarkan hasil dari teleconference dengan duta besar Indonesia di sana ternyata Vietnam menawarkan pelayanan yabg sangat baik.
"Jadi kalau di Vietnam bukan investor yang melapor ke pemerintah, tapi justru pihak pemerintah yang menemui investor bisa di hotel di cafe jadi, investor tinggal terima beres," ujar Ellen Setiadi, PLT Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemko Perekonomian di kesempatan yang sama.
Sekadar tahu, teleconference dilakukan guna pemerintah bisa mengetahui bagaimana pelayanan kemudahan berusaha di negara-negara lain untuk perbandingan. Dengan begitu, diharapkan ekspor tanah air bisa meningkat seperti arahan Presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
