Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah akan menggelar sensus sapi dan kerbau pada bulan Juni. Program yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) ini menelan anggaran sekitar Rp 200 miliar.
Kepala BPS, Rusman Heriawan menjelaskan, dana itu mengucur dari anggaran Kementerian Pertanian. "Ini kerjasama, dana disediakan Kementerian Pertanian dan sensus dilakukan BPS," kata Rusman di Istana Negara, Kamis (19/5).
Sehingga, kata Rusman, Kementerian Pertanian bisa terlibat mengawasi dan BPS lebih independen dalam menjalankan sensus itu. "Jadi ada akuntabilitas kedua belah pihak," kata Rusman
Saat ini, BPS sedang melatih 100 ribu petugas sensus untuk menjalankan program ini di seluruh Indonesia. Paling lambat mereka turun ke lapangan mulai awal Juni nanti.
Menurutnya, para petugas sensus tidak hanya meminta keterangan para peternak, melainkan juga turun langsung ke lokasi melihat dan menghitung jumlah hewan ternak. Sehingga laporan sensus itu akurat sesuai kenyataan yang ada.
Adapun kategori sapi dan kerbau yang menjalani sensus antara lain sapi potong, sapi perah, dan kerbau. Selain itu, hasil sensus juga mencantumkan usia hewan serta kapan dan pada usia berapa siap dipotong atau diperah.
Dia menambahkan, salah satu tujuan utama sensus ini adalah untuk menentukan apakah Indonesia bisa swasembada sapi atau kerbau paling tidak dalam empat tahun ke depan. "Apakah memadai yang ada sekarang, apakah perlu impor daging atau impor bibit sapi yang bisa digemukkan," katanya.
Oleh sebab itu, Rusman bilang, dalam proses sensus hingga menyampaikan hasilnya kepada publik harus jujur. Sebab, selama ini laporan jumlah ternak dari dinas pertanian di daerah tidak meyakinkan.
Menteri Pertanian, Suswono menambahkan, sudah menyebar surat edaran kepada Gubernur serta Bupati/Walikota. Dengan begitu, para pemimpin daerah mendukung penuh program ini. "Pelaksanaannya serentak di seluruh Indonesia," janji Suswono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
