kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.515.000   -7.000   -0,28%
  • USD/IDR 18.266   -12,00   -0,07%
  • IDX 5.305   -16,23   -0,30%
  • KOMPAS100 684   -2,42   -0,35%
  • LQ45 549   -1,94   -0,35%
  • ISSI 169   0,13   0,08%
  • IDX30 312   -0,66   -0,21%
  • IDXHIDIV20 423   -1,80   -0,43%
  • IDX80 79   -0,35   -0,45%
  • IDXV30 115   -0,07   -0,06%
  • IDXQ30 106   -0,13   -0,13%

Sejumlah anggaran kementerian yang dipimpin anggota parpol naik, begini kata pengamat


Minggu, 19 September 2021 / 19:40 WIB
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo bersama Wapres Maruf Amin 


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah anggaran kementerian yang dipimpin anggota Partai Politik (Parpol) mengalami kenaikan. Hal itu tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menekankan pentingnya fungsi pengawasan dalam penggunaan anggaran. "Yang paling penting itu pengawasannya karena banyak yang tidak visible, untuk apa anggarannya," ujar Agus saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/9).

Perencanaan anggaran disampaikan Agus dilakukan antara pemerintah dengan DPR. Dalam kondisi tidak adanya oposisi, Agus menyebut proses perencanaan yang tidak matang menimbulkan potensi korupsi. Selain itu, Agus juga menyebut kondisi politik yang semakin mendekati tahun 2024 yang menjadi momen diselenggarakannya Pemilu. Oleh karena itu menjadi penting pengawasan anggaran kementerian tersebut.

Baca Juga: Sri Mulyani janji kelola APBN secara akuntabel, transparan dan kredibel

Kondisi pandemi virus corona (Covid-19) juga menjadi perhatian. Ia menekankan bahwa anggaran kementerian dapat kembali dipangkas bila terdapat kondisi pandemi yang memburuk. "Masih perlu anggaran untuk penanganan Covid-19, harus diambil (realokasi) kalau ada kebutuhan Covid-19," ungkap Agus.

Beberapa Kementerian yang mengalami penambahan anggaran belanja antara lain Kementerian Pertahanan dari Rp 118,2 triliun tahun 2021 menjadi Rp 133,9 tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Rp 17,7 triliun naik menjadi Rp 21,8 triliun, Kementerian Ketenagakerjaan dari Rp 3,9 triliun menjadi 5,4 triliun, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Rp 2,9 triliun menjadi Rp 3,8 triliun.

Selanjutnya: Sri Mulyani: APBN bekerja sangat keras menahan dampak negatif Covid-19

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×