Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah serius untuk mengembangkan energi terbarukan.
Ini demi mendukung percepatan pembangunan listrik sebesar 35.000 Mega Watt dalam lima tahun.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kabinet terbatas hari ini, Kamis (3/12) di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Meskipun tidak memberi kontribusi cukup besar pada target 35.000 MW, energi terbarukan tak bisa dianggap sebelah mata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, energi terbarukan yang tengah dikembangkan itu dari mulai tenaga mikrohidro hingga sampah.
Bahkan, untuk merealisasikan rencana itu pemerintah menyiapkan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres).
Dalam perpres itu akan dibahas mengenai kewajiban pengelolaan sampah, hingga tarif listrik untuk disalurkan ke masyarakat.
Sebab, biasanya energi terbarukan akan lebih mahal dari energi konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).
Jika tidak diatur, pengembangan energi terbarukan bisa menimbulkan temuan karena harga yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.
"Untuk itu memerlukan payung hukum," ujar Darmin
Termasuk diantaranya keterlibatan swasta dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Sementara itu, untuk realisasi pengembangan listrik 35.000 MW tahun ini sudah dipastikan akan terealisasi sebesar 10.000 MW.
Realisasi itu terdiri dari proyek yang dikerjakan PLN dan swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
