Reporter: Yudho Winarto |
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku telah menyampaikan secara langsung kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak perihal kasus penghinaan terhadap mantan Presiden BJ Habibie. Itu dilakukan saat melakukan kunjungan ke Malaysia pada Rabu (19/12).
SBY menegaskan dirinya sudah memenuhi janjinya untuk mengangkat kasus yang menurutnya sensitif. Pasalnya adalah menyangkut mantan Presiden BJ Habibie. "Kami menghormati semua mantan presiden yang telah memimpin kita di waktu yang lalu. Itulah sikap Indonesia, sikap pemerintah, dan sikap saya," kata SBY di Halim Perdana Kusuma, Jumat (21/12).
Dalam pertemuannya dengan PM Najib, SBY menyampaikan secara langsung menyayangkan penghinaan tersebut sampai terjadi. Pasalnya, isu ini dapat mengganggu hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia.
SBY pun meminta ke PM Najib supaya kasus ini tidak kembali terulang di masa depan. Meski pemerintah Malaysia mengelak bahwa pernyataan terhadap Habibie bukan mewakili suara pemerintah. "Saya sampaikan kepada Pak Najib, marilah kita cegah hal begini terus terjadi," katanya.
Pada kesempatan itu, PM Najib mengungkapkan bahwa Malaysia kini tengah menyambut pemilu segala sesuatu menjadi sangat sensitif. Meski demikian, SBY dengan tegas pemilu atau pun tidak pemilu semuanya harus menjaga hubungan antar kedua negara.
"Sungguh pun demikian, bagi saya pemilu atau tidak pemilu tentunya harus saling menjaga apalagi kalau mendiskreditkan kepala negara atau mantan kepada negara lain," tegasnya.
Seperti diberitakan, di harian Utusan Malaysia, Senin (10/12/2012), yang juga diunggah di situs harian itu, Zainuddin menyebut Habibie sebagai "Penggunting dalam lipatan" terhadap Soeharto, penyebab perpecahan Indonesia dengan munculnya 48 partai politik.
Zainudin menyebut Habibie pengkhianat bangsa karena memenuhi desakan Barat menggelar jajak pendapat di Timor Timur. Ungkapan paling keras ditulis Zainudin dengan menyebut Habibie dan Anwar sebagai sesama "anjing imperialisme" (the dog of imperialism) lantaran bersedia menyerahkan negaranya ke lembaga Dana Moneter Internasional (IMF).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
