/2026/10/25/1653046708.jpg "Satgas PRR Percepat Normalisasi 137 Sungai di Sumatera, Cegah Banjir Susulan")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat penanganan sedimentasi di sungai-sungai terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan sedimentasi mengurangi kapasitas tampung dan aliran sungai sehingga meningkatkan risiko luapan saat hujan deras.
Baca Juga: Program Bedah Rumah PKP Capai 70,9%, Pencairan Lima Instansi Baru 42,45%
Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di tiga provinsi tersebut, penanganan sedimentasi menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dipercepat.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan (bencana) dan kita sedang bekerja (menangani itu),” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Senin (26/10/2026)
Tantangan ini muncul ketika pemerintah masih menjalankan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera pada November 2025.
Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana tersebut berdampak terhadap 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan.
Banjir susulan masih terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.
Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan, sehingga berpotensi menambah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan sungai yang mengalami sedimentasi agar pemulihan infrastruktur tidak terus terganggu oleh bencana berulang.
Di sisi lain, Satgas PRR mencatat pemulihan infrastruktur secara umum telah menunjukkan kemajuan. Jalan dan jembatan terdampak rata-rata telah kembali fungsional, meski sejumlah jembatan daerah masih memerlukan penanganan lebih lanjut, termasuk akibat kerusakan yang kembali terjadi.
Baca Juga: Prabowo Nilai Kerugian Negara Tetap Jadi Unsur Penting dalam Kajian Korupsi
“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah m dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” kata Tito.
Pemulihan juga mencakup layanan dasar masyarakat. Aktivitas pemerintahan di Aceh Tamiang yang sebelumnya terganggu akibat timbunan lumpur telah kembali berjalan.
Layanan komunikasi seluler telah pulih dan sebagian besar fasilitas kesehatan kembali beroperasi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Diketahui, pemerintah menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama tiga tahun, yakni 2026–2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut melibatkan 33 kementerian/lembaga dengan rencana induk yang mencakup 11.520 kegiatan.
Sementara itu, jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai lebih dari dua juta jiwa kini telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya. Tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
