Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi saran agar kepala daerah meningkatkan kepedulian akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini adalah salah satu cara agar kepala daerah terhindar dari kesalahan yang berakibat ancaman pidana.
Dia juga menyarankan agar daerah memperkuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
“Berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah,” kata Tjahjo, kepada para kepala daerah yang hadir di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (Apeksi), seperti dikutip dari laman Resmi Kementerian Dalam Negeri, Rabu (19/7).
Pengambilan kebijakan dan keputusan kepala daerah sebaiknya berlangsung tanpa kekhawatiran. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan penjabaran mengenai hal tersebut.
Ancaman pidana, kata Tjahjo, tak langsung begitu saja mengancam para kepala daerah. Aparat penegak hukum dan APIP akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Apabila berindikasi pidana, barulah menjadi kewenangan penegak hukum.
“Kalau hanya penyimpangan administrasi maka diselesaikan secara administrasi pemerintahan,” ujar dia.
Tentunya dari norma hukum tersebut, kondisi yang diharapkan adalah pembangunan daerah berjalan optimal tanpa adanya kegamangan dari penyelenggara pemda. Selain itu, kepala daerah juga diminta lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan.
Untuk pemahaman bersama terhadap norma-norma perlindungan hukum tersebut, Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan internalisasi makna perlindungan hukum kepada seluruh jajaran terutama Kepolisian dan Kejaksaan.
“Kami juga menyusun Kesepahaman Bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dengan fokus pada penjebaran detail bentuk koordinasi,” tambah dia.
Pihak Kemendagri juga mendorong penyelenggara pemerintahan daerah untuk mentaati segala ketentuan yang ada, sehingga tidak terdapat pejabat yang tersangkut hukum. Kemudian, penguatan APIP daerah dari segi independensi, anggaran, profesionalisme personil dan tata kelola.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
