Rupiah Melemah dan Harga Minyak Naik, Belanja Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp 14,4 T

Kamis, 15 Oktober 2026 / 19:58 WIB

ILUSTRASI. Alokasi anggaran subsidi energi tahun 2027 (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kenaikan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi membengkakkan kebutuhan belanja subsidi energi pada kuartal IV-2026.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual memperkirakan, kebutuhan subsidi energi pada kuartal IV-2026 bisa mencapai Rp 37,4 triliun hingga Rp 44,4 triliun, lebih tinggi Rp 7,4 triliun hingga Rp 14,4 triliun dibandingkan kebutuhan berdasarkan asumsi makro awal pemerintah.

"Dengan dengan sisa target volume subsidi energi, kondisi rupiah berkisar Rp 17.800 – Rp 18.000, dan ICP berkisar US$ 90 – US$ 100, kebutuhan subsidi energi untuk kuartal IV diperkirakan sebesar Rp 37,4 triliun – Rp 44,4 triliun, naik Rp 7,4 triliun – Rp 14,4 triliun," ujar David kepada Kontan, Kamis (10/9/2026)

Tekanan ini terjadi ketika realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi sudah mendekati pagu yang ditetapkan pemerintah. Hingga September 2026, realisasinya mencapai Rp 376,8 triliun atau setara 84,3% dari pagu anggaran.

Baca Juga: Harga Minyak Tembus US$ 100 per Barel, Beban Subsidi Energi Berpotensi Membengkak

Proyeksi tersebut memperhitungkan sisa target volume subsidi energi dengan asumsi makro pemerintah dalam APBN, yakni dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dollar AS dan harga minyak ICP US$ 75 per barel.

Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah pada akhir tahun. Pasalnya, kebutuhan subsidi energi yang diproyeksikan mencapai Rp 37,4 triliun hingga Rp 44,4 triliun akan menyerap sebagian besar anggaran subsidi dan kompensasi energi yang tersisa sebesar Rp 70,2 triliun.

Meski demikian, besaran realisasi belanja hingga akhir tahun akan bergantung pada perkembangan harga minyak mentah, pergerakan nilai tukar rupiah, serta realisasi konsumsi energi.

Di tengah risiko pembengkakan belanja tersebut, David menilai pemerintah perlu memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik, Beban Subsidi Energi APBN 2026 Terancam Membengkak

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui digitalisasi penyaluran subsidi. Menurutnya, digitalisasi dapat memperkuat pengawasan dan pemantauan distribusi subsidi sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

Perbaikan mekanisme ini penting agar anggaran subsidi energi dapat digunakan secara lebih efektif, terutama ketika kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah meningkatkan risiko tekanan terhadap keuangan negara.

"Perbaikan mekanisme perlu dilakukan agar subsidi tepat sasaran, misal dengan digitalisasi agar pengawasan dan monitoring penyaluran subsidi lebih baik," ujarnya.