Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pencopotan Ruhut Sitompul dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat diyakini tidak akan mengganggu kesolidan atau bahkan menimbulkan perpecahan di internal partai.
"Sejauh ini tidak menganggu. Enggak akan ada perpecahan, tidak ada kubu-kubuan," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustofa di sela-sela Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan HUT ke-11 Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/12/2012).
Saan mengatakan, pihaknya sadar betul bahwa partainya tengah mengalami masalah yang bertubi-tubi. Untuk keluar dari permasalahan itu, diperlukan soliditas yang kuat di internal. Namun, kata Saan, sikap Ruhut dinilai oleh para kader telah mengganggu soliditas.
Akhirnya, DPP memutuskan mencopot Ruhut dari jabatan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP. Jabatan itu kemudian diisi Nurul Qomar. Kini, Ruhut tak mendapat jabatan di DPP.
Adapun mengenai desakan dari beberapa Dewan Pimpinan Daerah Demokrat seperti DPD DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan agar Ruhut dikeluarkan dari keanggotaan Partai Demokrat, Saan mengatakan, desakan itu baru bisa diproses jika ada permintaan resmi. Hingga saat ini, belum ada surat resmi yang masuk ke DPP mengenai desakan itu.
"Kalau omongan ke publik, tak bisa kita respons. Kalau ada pernyataan resmi, bisa kita salurkan ke Dewan Pengawas. Tapi, kita harus kedepankan aspirasi yang merata. Tidak bisa hanya satu dua DPD (lalu ditindaklanjuti)," kata Saan.
Ketika disinggung apakah DPD tidak khawatir atas proses hukum kasus dugaan korupsi proyek Hambalang di Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa berkembang, Saan mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Hanya, pihaknya siap mengantisipasi dengan segala kemungkinan.
Seperti diberitakan, pascaterungkapnya kasus Hambalang, Ruhut terang-terangan meminta Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Begitu pula dengan kader lain yang disebut-sebut terlibat korupsi.
Ruhut khawatir Anas terjerat ketika mendekati Pemilu 2014 lantaran tidak diketahui bagaimana penyidikan di KPK. Jika itu terjadi, Ruhut menilai Demokrat bakal karam. (Sandro Gatra/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
