/2024/12/11/754437305.jpg "Rosan Ungkap RI Tambah Kepemilikan atas Saham PT Freeport Indonesia Jadi 12%")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi/BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan kepemilikan negara Indonesia terhadap saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat menjadi 12% dari sebelumnya 10%.
"Mereka sudah menyetujui untuk 12%," ujarnya saat ditemui di gedung BKPM Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Rosan menyampaikan, dirinya telah bertemu CEO Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, saat kunjungan ke Amerika Serikat (AS).
"Saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%. Kita negosiasi tadi yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang," sebutnya.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Kantongi Tambahan 12% Saham Freeport di Oktober, Ini Bocorannya
Selain tambahan saham, Freeport juga berencana membangun dua rumah sakit dan dua universitas di Papua.
"Mereka akan buat dua universitas yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter. Dua RS dan dua universitas akan dibangun di Papua," tandas Rosan.
Sebelumnya, informasi peningkatan saham ini juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI. Ia menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI dari 10% menjadi 12% akan terlaksana pada Oktober 2025.
"Saya mau informasikan bahwa bulan Oktober ini, tahun 2025, sesuai perintah Presiden Prabowo ke Danantara insya Allah kita akan dapat tambahan saham Freeport sebesar 10%-12%. Jadi kalau selama ini kita punya 51%, otomatis di Oktober 2025 ini saham Freeport itu dimiliki oleh pemerintah di atas 60%. Ya bisa 61%, bisa 63%," kata Andre, Senin (29/9/2025).
Baca Juga: Menteri Bahlil Ungkap Tahap Akhir Divestasi Saham Freeport Diputuskan Oktober
Andre menegaskan, dengan adanya rencana divestasi saham ini, Presiden Direktur Freeport Tony Wenas harusnya menghadiri rapat dengan DPR RI.
"Berarti tidak ada alasan Dirut Freeport tidak datang ke RDP Komisi VI ataupun rapat-rapat lain di komisi yang lain di DPR RI. Karena jelas, kepemilikan sahamnya jelas adalah pemerintah Republik Indonesia," tandasnya.
Selanjutnya: Shutdown Pemerintah AS: Apa Saja Yang Terdampak Jika Terjadi?
Menarik Dibaca: Rekomendasi 6 Film Chick Flick Terbaru Untuk Para Perempuan Penggemar Drama
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
