Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan akan mendapat penghargaan World Statesman Award (Negarawan dunia 2013) dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) pada akhir Mei mendatang. Ini sebuah organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
Namun, tidak semua pihak yang sepakat atas penganugerahan tersebut. Salah satu pihak yang kontra adalah Romo Franz Magnis Suseno SJ, salah seorang pemuka umat Kristiani. Bahkan, Romo Magnis mengirimkan surat terbuka kepada ACF terkait hal tersebut pada Rabu (15/5) lalu.
Sekadar informasi, dalam suratnya, Romo Magnis keberatan atas penghargaan kepada SBY karena selama 8,5 tahun menjabat, SBY tidak pernah tegas dalam membela kaum minoritas. "Bahkan dari di istananya, SBY belum pernah satu kali pun mengatakan sesuatu kepada rakyat Indonesia, bahwa kaum radikal harus menghormati kaum minoritas," demikian protes Romo.
Menanggapi protes tersebut, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menganggap, protes tersebut tidak obyektif dan cenderung mewakili kelompok atau masyarakat Indonesia. Menurutnya, protes itu suatu pandangan yang sempit.
"Namun bila pandangan yang mengatasnamakan wakil suatu komunitas, kemudian memprotes dengan memaksa untuk menolak rencana pemberian award oleh ACF, maka itu jelas satu cara pandang yang sempit didasari penafsiran filsafat politik minus etika," ujar Julian ketika dihubungi KONTAN, Jumat (17/5).
Julian menegaskan, protes atas rencana pemberian award tersebut hanya akan membuat orang lain tahu bahwa di Indonesia masih ada orang yang berpikiran sempit (narrow-minded) kepada Kepala Negaranya. Istana berharap, ACF tidak merasa dilecehkan oleh mereka yang berpikiran sempit itu dan bisa memakluminya.
Selain itu, lanjut Julian, pihak istana tidak pernah meminta agar SBY mendapat penghargaan apa pun dan dari mana pun. Tapi jika kemudian award dari ACF dipersoalkan oleh sekelompok orang atau seseorang dalam negeri, tentu Istana mendengar itu dalam konteks kebebasan berbicara dan berpendapat.
Julian menegaskan bahwa penghargaan itu diberikan oleh sebuah lembaga internasional independen yang kredibilitasnya diakui oleh dunia. Lembaga ini telah beberapa kali memberikan awards kepada Kepala Negara, seperti: PM Canada, Presiden Korsel, Kanselir Jerman, dan PM Inggris Gordon Brown. Awards diberikan dalam konteks kenegarawanan seseorang, yang dinilai berjasa dan berhasil bagi terciptanya perdamaian, dan toleransi beragama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
