kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Revisi beleid TKI mengecewakan


Selasa, 14 Agustus 2012 / 07:22 WIB
Revisi beleid TKI mengecewakan
ILUSTRASI. Benny Rachmadi - Tawaran Pinjaman Online Marak


Reporter: Dina Farisah | Editor: Dadan M. Ramdan

JAKARTA. Migrant Care menilai, draf Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri tidak banyak berubah dari undang-undang sebelumnya.

Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care kecewa terhadap draf revisi calon beleid tersebut, padahalpenyusunannya menghabiskan waktu tiga tahun. "Hasilnya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," katanya kepada KONTAN, kemarin.

Menurutnya, DPR tidak serius memperjuangkan perlindungan TKI, karena terbukti dengan lahirnya draf RUU yang tidak menjawab masalah. "Tidak ada yang signifikan. Mereka minta pendapat kami hanya formalitas," ungkap Anis.

Ia bilang, setidaknya ada 18 poin yang tidak sesuai, antara lain paradigma perlindungan, keadilan jender, jaminan hak-hak buruh migran, pengawasan, perlindungan dan bantuan hukum serta asuransi. Migrant Care akan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah agar masukan mereka bisa diakomodasi dalam undang-undang yang baru.

Draf final RUU ini, sudah diterima enam kementerian antara lain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×