Reporter: Herry Prasetyo, Margareta Engge Kharismawati | Editor: Imanuel Alexander
Jakarta. Semakin ringan beban yang harus dipikul dalan perjalanan, gerak kaki kita biasanya akan semakin cepat. Tampaknya pemerintah tengah mempraktikkan kiat sederhana ini dengan menghapus subsidi premium untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Bagi pemerintah, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) memang menjadi beban keuangan yang cukup berat. Karena itu Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan pencabutan subsidi premium dan penerapan subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar akan memudahkan pemerintah dalam menyusun dan menghitung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Maklum, tak sekadar menyulitkan, anggaran subsidi BBM yang tiap tahun membengkak membikin beban APBN semakin berat (lihat infografis). Tahun lalu, anggaran subsidi BBM mencapai Rp 246,5 triliun. Jumlah tersebut mencapai 13,1% dari total belanja negara sebesar Rp 1.876,9 triliun.
Tentu, pencabutan subsidi premium bakal membikin beban APBN lebih ringan. Dalam APBN 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 276 triliun. Lantaran subsidi premium dihapus, alokasi anggaran subsidi BBM tentu jauh lebih kecil. Apalagi, harga minyak dunia tengah anjlok. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mengatakan, anggaran subsidi BBM dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015 menciut menjadi Rp 60 triliun.
Pemangkasan anggaran subsidi BBM ini memberikan tambahan dana bagi APBN. Ditambah dengan peningkatan penerimaan pajak dan penghematan belanja kementerian dan lembaga, total ada tambahan dana sebesar Rp 230 triliun pada tahun ini. Jelas, tambahan dana ini menjadikan ruang fiskal APBN lebih lega. Karena itu, Jokowi optimistis, kondisi fiskal yang lebih baik pada tahun ini akan membikin perekonomian Indonesia lebih baik.
Masalahnya, ruang fiskal lebih lega tak otomatis membikin laju perekonomian bergerak lebih cepat. Bambang mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,8%. Untuk itu, pemerintah akan menambah belanja infrastruktur dalam RAPBN-P 2015. Dari tambahan dana Rp 230 triliun, separuhnya akan dialokasikan untuk membiayai infrastruktur.
Menurut Bambang, dana hasil penghematan anggaran subsidi BBM juga akan dialokasikan untuk menyuntik perusahaan BUMN sektor infrastruktur sebesar Rp 30 triliun. Alokasi lainnya adalah untuk membayar utang pembayaran subsidi BBM ke Pertamina sebesar Rp 25 triliun dan pengendalian defisit anggaran.
Tiga terbesar
Yang jelas, pemerintah akan memprioritaskan alokasi tambahan anggaran untuk membiayai agenda prioritas Presiden Jokowi, yakni pembangunan di sektor pangan, infrastruktur, dan kemaritiman. Karena itu, Bambang bilang, tiga kementerian yang memperoleh tambahan anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian (Kemtan), dan Kementerian Perhubungan (Kemhub).
Menurut rencana, Kementerian PUPR akan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 33,31 triliun. Taufik Widjo-yono, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, mengatakan, tambahan dana tersebut akan dialokasikan untuk bidang sumber daya air dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan sebesar Rp 8,45 triliun. Perinciannya, sebesar Rp 5,8 triliun untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, Rp 1,1 triliun untuk rehabilitasi waduk dan embung, serta Rp 1,5 triliun untuk pengamanan pantai.
Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,4 triliun dari tambahan anggaran yang diperoleh. Anggaran itu mencakup pembenahan akses ketersediaan air minum sebesar Rp 2 triliun, penyehatan lingkungan dan permukiman sebesar Rp 1,4 triliun, dan pengembangan kawasan kumuh sebesar Rp 2 triliun.
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah susun sebesar Rp 3,71 triliun. Sementara, untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, tambahan anggaran mencapai Rp 15,75 triliun. Alokasi anggaran ini mencakup pembangunan jalan di wilayah perbatasan sebesar Rp 10 triliun dan pembangunan jalan tol beserta pembebasan lahan dan pembangunan jalan akses pelabuhan sebesar Rp 5,75 triliun.
Sementara, Kemhub rencananya bakal memperoleh tambah-an anggaran sebesar Rp 20,9 triliun. Subagiyo, Kepala Bagian Program Biro Perencanaan Kemhub, mengatakan, tambah-an anggaran sebesar Rp 1 triliun akan dialokasikan untuk program penambahan seribu unit bus rapid transit (BRT) di 28 kota besar di Indonesia dan untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan di 65 lokasi.
Sektor perhubungan laut rencananya akan memperoleh tambahan anggaran hingga Rp 11 triliun. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program tol laut, seperti pengembangan pelabuh-an laut di 77 lokasi dan penambahan kapal patroli dan kapal selam serta pengadaan peralatan keselamatan maritim.
Di bidang keretaapi, Kemhub akan mengalokasikan tambah-an anggaran sebesar Rp 4,1 triliun untuk program pengembangan jaringan keretaapi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara, tambahan anggaran sebesar Rp 900 miliar akan digunakan untuk menyelesaikan jalur ganda lintas selatan Jawa. Sedangkan sektor perhubungan udara rencananya akan mendapat tambahan anggaran Rp 1,7 triliun untuk pengembangan bandara di kawasan perbatasan dan rawan bencana.
Untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah akan menambah anggaran Kemtan sebesar Rp 16,92 triliun. Kasdi Subagyono, Kepala Biro Perencanaan Kemtan, mengatakan, tambahan anggaran tersebut terutama difokuskan untuk mencapai target swasembada padi, jagung, dan kedelai. Karena itu, anggaran tambahan akan dialokasikan untuk program bantuan benih, bantuan pupuk, dan program bantuan alat mesin pertanian bagi petani.
Kasdi menjabarkan, tambah-an anggaran juga untuk membangun jaringan irigasi tersier. Selain itu, tambahan anggaran juga akan dialokasikan untuk mendukung peningkatkan produksi gula dan daging sapi serta meningkatkan produksi cabai, bawang merah, dan kakao.
Ibarat pepatah, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sekarang tak lagi menikmati subsidi BBM, semoga esok hari masyarakat memperoleh manfaat semakin besar dari pembangunan infrastruktur.
***Sumber : KONTAN MINGGUAN 16 - XIX, 2014 Laporan Utama
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
