Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, saat ini tengah diusulkan 20 negara yang akan mendapatkan bebas visa kunjungan ke Indonesia.
Pemilihan 20 negara tersebut berdasarkan pada beberapa faktor yakni, tingkat kunjungan wisatawan dari negara tersebut ke Indonesia, pendapatan per kapita di negara tersebut, dampak ekonomi, asas timbal balik dan aspek keamanan.
Rencana bebas visa kunjungan kepada 20 negara tersebut juga sebagai upaya dalam pencapaian target wisatawan mancanegara (wisman) tahun depan. Di mana tahun depan pemerintah menargetkan ada 12,5 juta hingga 14 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Baca Juga: Sandiaga Uno: Wisatawan Mancanegara Tembus 11,5 Juta Orang pada Tahun 2023
"Ini akan diputuskan dan dituangkan dalam bentuk kebijakan, setelah mendapat arahan dari pak presiden akhir tahun ini atau awal tahun depan. Penerapan ini bisa sebagai bagian dari penciptaan target 2024 yaitu antara 12,5 juta sampai 14 juta dibatas atas wisatawan mancanegara tahun depan," kata Sandiaga dalam Weekly Briefing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Senin (18/12).
Ia menyebut, bebas visa kunjungan kepada 20 negara tersebut memang masih dalam tahap usulan. Namun, Sandi menuturkan pihaknya mendorong agar rencana bebas visa bisa segera diputuskan presiden.
Saat ini, pembahasan masih dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga antara lain dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Polri dan lainnya.
Baca Juga: Pertumbuhan Gim Daring Dalam Negeri Terus Meningkat Signifikan
Meski demikian, pemberian bebas visa tak semata untuk mengejar target kuantitas wisatawan. Sandi menegaskan, pemerintah tetap ingin mewujudkan wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan. Maka dipilih negara dengan wisatawan yang memberikan dampak ekonomi pada sektor pariwisata.
"Jadi kita tidak kejar angka kuantitas tapi transformasi green tourism. Tapi kita bidik negara yang bisa berikan dampak ekonomi terbesar. Aspek reciprosity tetap jadi acuan tapi juga lihat kebijakan mana yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Kebijakan harus berikan kesejahteraan masyarakat," jelas Sandi.
Lebih lanjut kata Sandi, pemberian visa bebas kunjungan sudah lebih dulu diberikan seperti di Thailand, Vietnam dan Singapura. Menurutnya, Indonesia juga harus ikut adaptif dalam kebijakan pariwisata seperti negara tetangga.
"Beberapa negara bahkan melakukan fleksibel policy, jadi buka tutup cepat sekali. Misal Imlek dia buka, setelah imlek ditutup lagi. Nah ini kita harus mampu untuk bisa menangkap peluang ini dengan kebijakan-kebijakan yang sangat adaptif berbasis data," jelas Sandi.
Baca Juga: Kominfo Rilis Visi Indonesia Digital 2045 untuk Percepatan Transformasi Digital
Kembali, Ia menegaskan rencana kebijakan bebas visa bukan untuk mengejar kuantitas kunjungan, tapi untuk mengejar wisatawan mancanegara yang memberikan dampak ekonomi pada sektor pariwisata.
Selain mengejar kunjungan wisatawan mancanegara, Pemerintah juga mendorong pergerakan wisatawan domestik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
