kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Realokasi APBD belum rampung, penanganan Covid-19 masih bebani APBN


Selasa, 07 April 2020 / 16:28 WIB
Realokasi APBD belum rampung, penanganan Covid-19 masih bebani APBN
ILUSTRASI. Petugas medis mengambil sampel spesimen saat swab test secara drive thru di halaman Laboratorium Kesehataan Daerah (LABKESDA) Kota Tangerang, Banten, Senin (6/4/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga Senin (6/4/2020) terkonfirmasi positif COVID-19 di B


Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan virus corona (Covid-19) belum sepenuhnya dilakukan.

Sejumlah daerah masih menggunakan anggaran bantuan sosial yang sebelumnya telah ada di APBD. Hal itu membuat belum adanya tambahan signifikan dari APBD untuk bansos.

"Belum ada tambahan signifikan dari APBD. Jadi APBD belum kontribusi, semua masih APBN," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas, Selasa (7/4).

Baca Juga: Sri Mulyani sebut THR bagi ASN sudah dialokasikan, untuk pejabat tunggu Jokowi

Padahal, sebelumnya pemerintah telah mendorong realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Sementara itu presiden sebelumnya telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk tambahan anggaran.

Sri bilang tambahan anggaran kesehatan Rp 75 triliun seluruhnya masih menggunakan APBN. Melalui Kementerian PUPR, anggaran tersebut digunakan untuk mengembangkan rumah sakit di daerah.

Termasuk juga untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), alat kesehatan dan insentif bagi tenaga medis. Hingga biaya perawatan padien Covid-19 juga dibebankan kepada APBN.

Baca Juga: Sri Mulyani: Ada 9 juta warga di luar Jabodetabek diusulkan dapat bansos

"Saya kemarin keluarkan ke Menke satuan biaya bagi pasien Covid-19 yang bisa ditagihkan ke APBN, sudah ada satuan biayanya dalam Rp 75 triliun," terang Sri Mulyani.

Selain itu APBN juga masih menanggung pembuatan jaring pengaman sosial. Berdasarkan tambahan yang diusulkan pemerintah, terdapat anggaran Rp 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×