Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp 70,37 triliun hingga 28 April 2022.
Kepala BKF Febrio N. Kacaribu menyebut, jumlah itu baru mencapai 15,4% dari alokasi PEN tahun ini yang sebesar Rp 455,62 triliun. Kinerja PEN pun akan difokuskan untuk program Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kesehatan, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi.
“Kinerja PEN didorong oleh perlindungan masyarakat. Penanganan Bidang Kesehatan kami arahkan untuk percepatan vaksinasi juga tunggakan klaim. Sedangkan penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses,” tutur Febrio dalam Media Briefing, Jumat (13/8).
Febrio kemudian memerinci. Untuk program Penanganan Kesehatan hingga 28 April 2022 sudah terealisasi Rp 11,87 triliun atau mencakup 9,7% dari pagu yang sebesar Rp 122,54 triliun.
Realisasi utamanya untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 8,1 triliun, insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 1,6 triliun, insentif perpajakan vaksin atau alat kesehatan sebesar Rp 1,0 triliun, dan penanganan Covid-19 lewat dana desa sebesar Rp 1,1 triliun.
Baca Juga: Revisi APBN 2022, Ada Usul Anggaran Subsidi Dinaikkan
Kemudian untuk program Perlindungan Masyarakat tercatat sudah disalurkan Rp 49,27 triliun atau setara 31,8% dari pagu yang sebesar Rp 154,76 triliun.
Ini terdiri dari Program Keluarga Harapan sebesar Rp 14,15 triliun, kartu sembako Rp 18,8 triliun, BLT minyak goreng Rp 5,8 triliun, BLT Desa sebesar Rp 7,47 triliun, bantuan tunai PKL WN sebesar Rp 1,7 triliun, serta kartu pra kerja Rp 1,4 triliun.
Sementara untuk program Penguatan Pemulihan Ekonomi baru terealisasi Rp 9,22 triliun atau 5,2% dari pagu yang sebesar Rp 178,32 triliun.
Ini terdiri dari Program Pariwisata sebesar Rp 0,19 triliun, ICT Rp 0,44 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP sebesar Rp 8,02 triliun, kemudian insentif perpajakan sebesar Rp 0,5 triliun.
Febrio mendapuk, bantuan PEN yang diberikan oleh pemerintah ini menjadi salah satu alasan mengapa kinerja perekonomian Indonesia hingga kini mulai menuju arah perbaikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
