kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.964.000   20.000   1,03%
  • USD/IDR 16.530   136,00   0,83%
  • IDX 7.771   -180,81   -2,27%
  • KOMPAS100 1.082   -24,22   -2,19%
  • LQ45 794   -17,88   -2,20%
  • ISSI 263   -5,59   -2,08%
  • IDX30 412   -9,22   -2,19%
  • IDXHIDIV20 479   -9,02   -1,85%
  • IDX80 119   -3,01   -2,46%
  • IDXV30 129   -3,65   -2,76%
  • IDXQ30 133   -2,74   -2,01%

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Masih Minim, Dinilai Berdampak pada Ekonomi


Jumat, 29 Agustus 2025 / 12:14 WIB
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Masih Minim, Dinilai Berdampak pada Ekonomi
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota Banggar DPR sebelum mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara mendadak menunda konferensi pers terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedianya dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (29/8/2025).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memperkirakan, hingga Agustus 2025 realisasi belanja pemerintah pusat masih rendah.

Menurutnya, kontraksi belanja pemerintah sepanjang kuartal III 2025 diperkirakan masih akan terjadi.

“Artinya kontribusi belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih belum optimal. Padahal pemerintah seharusnya jadi motor pertumbuhan konsumsi rumah tangga domestik,” tutur Bhima kepada Kontan, Jumat (29/8/2025).

Sebagaimana diketahui, belanja pemerintah pusat hingga Juni 2025 baru mencapai Rp 1003,6 triliun, atau 37,1% dari pagu.

Bhima menyebut, seretnya realisasi belanja tersebut lantaran pemerintah harus membayar beban bunga utang yang semakin berat.

Ia mencatat setidaknya per bulan pemerintah harus membayar di kisaran Rp 70 triliun hingga Rp 100 triliun untuk kewajiban ke kreditur utang.

Selain itu, menurutnya, realisasi belanja pemerintah masih seret lantaran penerimaan negara baik dari pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) shortfall terlalu besar. 

Shortfall pajak adalah kondisi di mana realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN.

“Mau bagaimana lagi, pastinya rem belanja secara signifikan. Biar (Saldo anggaran lebih) SAL-nya dipakai untk alokasi belanja lain,” ungkapnya.

Selanjutnya: Angka Kematian akibat Stroke Tinggi, Primaya Luncurkan Layanan Kesehatan Baru

Menarik Dibaca: Angka Kematian akibat Stroke Tinggi, Primaya Luncurkan Layanan Kesehatan Baru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004

[X]
×