Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah harus segera merampungkan rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Sebab, dalam RAPBN-P 2015 inilah akan dipastikan berapa jumlah anggaran kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat.
Sejauh ini, pemerintah berencana memberikan kompensasi untuk masyarakat miskin berupa pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta Kartu Nelayan. Selain itu, pemerintah juga akan mengalihkan penghematan anggaran subsidi BBM untuk subsidi di sektor pertanian dan perikanan.
Menurut Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto, saat ini pembahasan RAPBN-P 2015 terutama anggaran bantuan sosial dan anggaran pengalihan subsidi tengah dibahas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Dua bulan sudah dirancang, tapi sekarang dikejar perlindungan sosialnya," ujar Andi, Selasa (18/11) di Istana negara, Jakarta.
Bappenas juga menghitung berapa besar anggaran yang akan dialihkan untuik subsidi pupuk dan benih bagi petani. Serta berapa besar anggaran untuk membangun saluran irigasi, lalu anggaran untuk tempat penampungan ikan bagi nelayan.
Andi mengatakan, anggaran subsidi di sektor pertanian dan perikanan memang mendesak. Sebab, pemerintah ingin dampaknya sudah bisa dirasakan di musim tanam, yang diperkirakan jatuh pada bulan Maret 2015. Untuk APBN-P sendiri rencananya paling cepat akan diajukan pada bulan Januari 2015 nanti.
Sebagai gambaran, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, hasil dari kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter adalah penghematan anggaran hingga Rp 100 triliun. Dana inilah nantinya yang akan digunakan untuk pengalihan subsidi dan bantuan sosial sebagian.
Dana ini nantinya akan dipriotaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian seperti irigasi. Sisanya baru akan digunakan untuk tambahan bantuan sosial dan lainnya. Karena dana bantuan sosial yang ada dalam APBN 2015 sebesar Rp 5 triliun, dinilai masih kurang.
Dengan penghematan ini pula, pemerintah optimistis APBN 2015 akan memiliki ruang fiskal berlebih. Adapun defisit APBN 2015 diperkirakan akan sebesar 2,2% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
