Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik sejumlah pengusaha masuk ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Masuknya pengusaha dalam kabinet dinilai tak akan menjamin lunturnya potensi korupsi di tubuh pemerintah. Hal itu mengingat adanya dua hal utama yang mendorong perilaku koruptif pejabat negara.
"Figur yang memang korup dan sistem yang membuka ruang terjadinya tindakan korupsi," ujar Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (27/12).
Meski begitu dua faktor tersebut masih bisa diatasi dengan langkah pencegahan. Salah satunya adalah pengecekan latar belakang korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hanya saja sistem tersebut tak dilakukan dalam penunjukan menteri saat ini. Oleh karena itu perbaikan sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi menjadi hal penting.
"Sayangnya sampai saat ini tidak terlihat ada sistem antikorupsi yang dibangun Jokowi untuk kementerian-kementeriannya," terang Feri.
Baca Juga: Ini janji Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru soal ekspor benih lobster
Sebagai informasi, sebelumnya terdapat dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Keduanya merupakan menteri yang berasal dari partai politik.
Antara lain adalah Edhy Prabowo kader Partai Gerindra yang ditangkap terkait korupsi bemih lobster saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Serta Juliari Batubara yang terkait suap dalam bantuan sosial saat menjabat sebagai Menteri Sosial.
Setelahnya Jokowi menunjuk 6 orang menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono yang berlatar belakang pengusaha sementara Menteri Sosial dijabat oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Selain itu Jokowi juga mengganti sejumlah menteri. Sandiaga Uno menggantikan Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan, Budi Gunadi Sadikin menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan, dan Yaqut Cholil Staquf menggantikan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
