Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah sedang menyiapkan rumusan aturan mengenai pembangunan proyek transmisi listrik sepanjang 46.000 kilo meter (Km). Pemerintah menginginkan proyek senilai Rp 250 triliun menjadi millik perusahaan dalam negeri secara 100%. Tujuannya, agar proyek ini mampu mendongkrak perekonomian nasional.
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan menjadi leading sector dalam proyek tersebut. Nantinya PLN yang akan memilih perusahaan yang akan terlibat baik vendor bahan baku hingga konstruksinya.
Namun untuk kebutuhan bahan baku seperti baja, pemerintah memutuskan akan menggunakan produk PT Krakatu Steel Tbk. Di luar itu, PLN nanti akan menggelar tender bagi pengusaha dalam negeri yang berminat, baik untuk membuat rangka konstruksi pelaksanaannya.
Jadi, nantinya PLN akan memiliki tiga kontrak. Pertama, kontrak untuk membeli bahan baku kepada KS. Kedua aplikasi untuk membuat bahan-bahan yang mau dirakit dan ketiga kontrak konstruksi. "Kontruksinya akan melibatkan kontraktor daerah sebanyak mungkin," ujar Sudirman, Kamis (30/7).
Dengan begitu, maka proyek ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena perekonomian akan bergerak. Semua akan mendapatkan bagian, baik perusahaan yang skala nasional maupun yang berada di daerah.
Nah, aturan yang sedang disiapkan berbentuk peraturan presiden (Perpres). Didalamnya akan mengatur, soal pola tender yang tidak akan mengacu kepada perbandingan harga. Melainkan dengan melihat berapa unit kesanggupan perusahaan mengerjakannya.
Direktur Utama PLN SOfyan Basir bilang mengenai biaya pembangunan akan berasal dari berbagai pihak. Baik pemerintah, melalui penyertaan modal negara (PMN), pinjaman multilateral, atau pinjaman dalam negeri.
kalau dihitung, dana yang diperlukan setiap tahun untuk proyek tersebut mencapai Rp 40 triliun. Saat ini PLN sendiri sudah mendapatkan dana melalui PMN sebesar Rp 8 triliun.
Ekonom Institut of Development of Economic adn Financ (INDEF) Enny Srihartati bilang, skema pembangunan seperti ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Sebab, selain menggerakan industri dan memberi rangsangan bagi pengusaha lokal juga akan menyerap tenaga kerja.
Nah, tenaga kerja inilah yang akan mendorong daya beli masyarakat. Sehingga, bisa meningkatkan konsumsi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
