Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Anggaran pembangunan satu juta rumah rakyat yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih kurang Rp 40 triliun.
Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa anggaran yang tersedia hingga kini baru Rp 18,9 triliun. “Kurang dananya sekitar Rp 40 triliun, tersedia dana sekarang total ada Rp 18,9 triliun untuk memenuhi satu juta rumah tadi,” kata Basuki di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Menurut Basuki, dana yang terkumpul saat ini berasal dari sejumlah sumber, yakni APBN sebesar Rp 8,1 triliun, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sekitar Rp 5,4 triliun, Perumnas kurang lebih Rp 500 miliar, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sekitar Rp 2,5 triliun.
Dana yang terkumpul kurang lebih Rp 18,9 triliun tersebut dikatakan Basuki belum cukup untuk memenuhi target pembangunan satu juta rumah. Untuk itu, pemerintah akan mengupayakan dana tambahan, di antaranya dari Bank Tabungan Negara dan dari lembaga pembiayaan perumahan.
“Ada juga SMF, Sarana Mutigriya Finacial, kemudian dari IFC, International Finace Coorporation, kemudian World Bank, dan ADB kita minta kontribusinya untuk bisa support (dukung) program ini,” sambung Basuki.
Ia juga merinci jumlah rumah yang bisa ditargetkan dibangun pada tahun ini. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kata Basuki, akan dibangun kurang lebih 603.000 rumah. Untuk non MBR, pemerintah akan membangun 250.000 rumah dengan menggandeng Real Estate Indonesia.
“Dan dari masyarakat atau PPS itu sekitar 146.000 rumah, jadi total mencapai 1 juta rumah bisa dikembangkan dengan dana-dana yang tersedia ini,” kata Basuki.
Terkait program pengadaan rumah rakyat ini, menurut dia, Wapres Jusuf Kalla mengarahkan agar bunga kredit rumah diturunkan menjadi 5 persen dari semula 7,25 persen. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai penurunan bunga ini, staf khusus wapres akan rapat dengan BTN, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Asian Development Bank, serta lembaga pembiayaan lainnya.
“Ini sedang dihitung oleh staf khususnya Pak Wapres, dan tadi Beliau bilang ini mungkin sekali (turun)” ucap Basuki.(Icha Rastika)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
