kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45896,13   -2,62   -0.29%
  • EMAS1.318.000 -0,68%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Proyek LRT masih terganjal pendanaan


Senin, 06 Februari 2017 / 18:43 WIB
Proyek LRT masih terganjal pendanaan


Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Pelaksanaan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) mendapatkan ganjalan. Walaupun Presiden Joko Widodo ingin agar proyek LRT baik di Jakarta maupun Palembang segera selesai pada 2018 atau awal 2019, proyek tersebut masih mendapatkan ganjalan pendanaan.

Salah satu masalah pendanaan terjadi pada Proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan prasarana LRT Jabodetabek mencapai Rp 22,5 triliun.

Dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres No. 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Ringan Terintegrasi di Jabodetabek, pendanaan tersebut dibiayai dengan APBN.

Tapi kata Prasetyo, APBN tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. "Realitanya perpres ini masih dengan APBN, tapi APBN terlalu besar, ini kemungkinan dengan selain APBN. Ini yang perlu diputusin dalam rapat terbatas," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (6/2).

Awal pekan ini, Presiden Joko Widodo  mengumpulkan menterinya, antara lain; Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani,  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk membahas perkembangan Proyek LRT. Jokowi memerintahkan para menteri untuk menjelaskan semua perkembangan pembangunan Proyek LRT baik di Jabodetabek maupun Palembang.

Jokowi ingin memastikan agar proyek tersebut bisa segera selesai 2018 atau 2019 nanti. Oleh karena itu, dia memerintahkan menterinya untuk selain menjelaskan kemajuan pembangunan proyek tersebut, juga menjelaskan semua permasalahan penghambat proyek.

"Apa hambatannya, apakah terkait lahan, tata ruang, pembiayaan, sampaikan, segera dicari jalan keluar," katanya.

Rini Soemarno, Menteri BUMN mengatakan, sampai rapat berakhir pemerintah belum juga mengambil putusan penyelesaian.  "Masih dibicarakan, Presiden minta itu diselesaikan dalam waktu satu minggu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×