CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Program penurunan angka kemiskinan tak capai target


Senin, 16 Agustus 2010 / 09:05 WIB
Program penurunan angka kemiskinan tak capai target


Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can

JAKARTA. Upaya penurunan angka kemiskinan masih berjalan lambat. Selama periode Maret 2009 hingga 2010, angka kemiskinan hanya turun tipis dari 0,8% dari 14,1% menjadi 13,3%.

Pada awal Juli lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2010 turun ke angka 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33% dari total penduduk Indonesia. Namun, penurunannya jauh lebih kecil daripada penurunan angka kemiskinan antara Maret 2008 ke Maret 2009. Pada Maret 2009 jumlah penduduk miskin mencapai 32,53 juta jiwa. Sementara di Maret 2008 mencapai 34,96 juta jiwa.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengakui penurunan tersebut tidak sesuai target persentase rata-rata untuk mencapai tingkat kemiskinan 8% pada 2014 mendatang. Sebab, untuk mencapai target itu, maka rata-rata penurunan harus sebesar 1,2% setiap tahunnya.

Agung mengatakan penyebab lambatnya laju penurunan angka kemiskinan antara lain dipicu perubahan iklim (climate change) yang mempengaruhi pola panen. Kemudian, faktor lainnya yakni penyerapan program pro rakyat seperti kredit usaha rakyat (KUR) belum sesuai harapan.

Tahun lalu, pemerintah hanya menargetkan penyerapan KUR sebesar Rp 13 triliun akibat krisis keuangan gobal. Padahal, menurut Agung, target penyerapan tiap tahunnya mencapai Rp 20 triliun.

Namun demikian, Agung mengatakan pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan setiap tahun sesuai target. "Diperlukan cara untuk mempercepat penyerapan program-program yang sudah ditempatkan," kata Agung.

Sebagai contoh, baru-baru ini pemerintah mendongkrak plafon atau batas atas pinjaman KUR tanpa agunan dari Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta agar penyerapannya meningkat. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyerapan KUR bisa mencapai Rp 17 triliun hingga Rp 18 triliun. Kebijakan ini berlaku untuk sektor hulu seperti pertanian, perikanan, dan usaha kecil dan menengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×