Sumber: Kompas.co | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung membantah melakukan kampanye terselubung di Kediri, Jawa Timur. Pramono menyatakan dia hanya diminta menjadi pembicara dalam acara sosialisasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kayen Kidul.
"Saya diundang sebagai pembicara. Bagaimana pun DPR mengurus soal RUU Administrasi dan Kependudukan serta e-KTP. Saya diundang sebagai narsum, tidak ada satu pun soal pencalegan saya," ujar Pramono saat dihubungi Senin (25/11/2013).
Politisi PDI Perjuangan mengakui dia hadir bersama dua orang caleg PDI Perjuangan ke acara itu. Namun, Pramono menyatakan salah satu caleg itu bukan berasal dari daerah pemilihan Kediri. Pramono menjelaskan menjelang tahun politik, pasti ada saja serangan yang diarahkan kepadanya. Tetapi, Pramono mengaku tidak tahu kelompok yang menyerangnya.
"Saya tidak pernah merasa punya lawan politik. Pas diundang ke acara itu pun, santai-santai saja," kata Pramono.
Dia mengaku sejauh ini belum ada panggilan Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu). Namun, dia siap memenuhi panggilan panwaslu dan siap memberikan klarifikasinya. "Kalau dipanggil sebagai warga negara saya akan penuhi," imbuhnya.
Seperti diberitakan, beberapa warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mendatangi kantor panwaslu setempat, Senin (25/11/2013). Mereka melaporkan dugaan adanya penggunaan fasilitas negara dalam aktivitas kampanye yang dilakukan oleh Pramono Anung Wibowo, calon anggota legislatif (caleg) dari PDI-P untuk DPR.
Caleg yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu dilaporkan bersama dua orang caleg lainnya dari partai yang sama untuk DPRD Kabupaten Kediri, yaitu Gusnoto dan Sulkani. Warga yang berjumlah lima orang dan mengatasnamakan komunitas Menuju Kediri Lebih Baik (MKLB) itu ditemui langsung oleh Muji Harjito selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Kediri.
Juru bicara MKLB, Khoirul Anam, menuturkan, laporan itu berkaitan dengan keberadaan tiga caleg tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Kayen Kidul yang digelar oleh Dispendukcapil Kabupaten Kediri pada 20 November lalu.
"Apa yang dilakukan oleh beliau-beliau itu sudah sangat gampang ditebak bahwa itu adalah kampanye terselubung yang menggunakan fasilitas pemerintah," kata Khoirul Anam.
Penggunaan fasilitas negara yang dimaksud, Khoirul Anam menambahkan, adalah keberadaan mereka pada kantor kecamatan yang notabene adalah milik pemerintah. Mereka mempertanyakan kapasitas ketiga caleg tersebut pada kegiatan itu.
Selama ini, Anam menandaskan, Pramono Anung diketahui nyaleg dari Dapil Jatim VI yang meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar. Dengan demikian, aktivitasnya di Kediri, menurutnya, perlu dicurigai sebagai bentuk kampanye.
"Pramono Anung itu jelas dapilnya sini. Jadi apa pun kegiatannya di sini, patut diduga itu kampanye. Kalau (kegiatan) berhubungan dengan DPR pusat, kenapa harus dia? Kan ada wakil rakyat yang lain," ungkapnya.
Ia menegaskan, apa yang dilakukannya itu merupakan bentuk kesadaran bersama dalam mengawasi sistem pembentukan wakil rakyat yang baik dan bersih. Hal ini, kata dia, tidak hanya ditujukan kepada Pramono Anung, tetapi siapa pun yang berniat menjadi caleg agar tidak memanfaatkan fasilitas negara.
Ketua Panwaslu Kabupaten Kediri Muji Harjito mengaku akan melakukan kajian lapangan dan juga pemanggilan para pihak terlapor sebagai tindak lanjut surat pelaporan bernomor 08/LP/PILEG/XI/2013 itu. (Sabrina Asril)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
