kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.244   21,00   0,13%
  • IDX 6.914   16,59   0,24%
  • KOMPAS100 1.007   5,50   0,55%
  • LQ45 773   2,01   0,26%
  • ISSI 226   1,95   0,87%
  • IDX30 399   1,82   0,46%
  • IDXHIDIV20 462   1,17   0,25%
  • IDX80 113   0,60   0,53%
  • IDXV30 114   1,34   1,18%
  • IDXQ30 129   0,34   0,27%

PPP minta reshuffle kabinet tak berdasarkan survei


Senin, 20 April 2015 / 11:32 WIB
PPP minta reshuffle kabinet tak berdasarkan survei
ILUSTRASI. Mie Celor dengan kuah yang super kental yang terbuat dari santan kental dan air kaldu udang


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai, survei Poltracking yang menunjukkan kuatnya keinginan masyarakat agar ada perombakan kabinet kerja atau reshuffle, dapat menjadi masukan dan harus dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo.

PPP, kata dia, mendukung langkah reshuffle jika memang dianggap dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Namun, langkah reshuffle itu tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan hasil survei, melainkan evaluasi mendalam terhadap kinerja para menteri.

"Agar ada fairness bagi menteri-menteri yang bersangkutan, maka tentu ada sistem evaluasi yang harus dibuat dan dilakukan dulu, katakanlah seperti rapor para menteri yang dulu dibuat oleh UKP4 pada zaman SBY," kata Arsul saat dihubungi, Senin (20/4).

Survei Poltracking menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet.

"Setelah dievaluasi, wajarnya diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Kalau tidak ada perbaikan, maka reshuffle bisa dipertimbangkan oleh Presiden. Dengan demikian reshuffle tidak didasarkan pada hasil survei, tapi hasil evaluasi," ujarnya.

Arsul sendiri menilai, dalam enam bulan awal ini, pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya sudah cukup baik. Sayangnya, kinerja positif pemerintahan Jokowi seperti perbaikan pendidikan, kesehatan dan sebagainya, kurang dikomunikasikan ke publik.

"Selama ini yang terpersepsikan oleh masyarakat adalah justru kebijakan yang tidak prokepentingan rakyat yang cepat diputuskan dan dilaksanakan, seperti kenaikan harga BBM yang mengarah pada mekanisme pasar," ucap dia. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×