Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Para kader muda Partai Golkar berharap konflik yang tengah melanda partai berlambang pohon beringin itu tak diselesaikan melalui ranah hukum. Juru Bicara Poros Muda Golkar Andi Sinulingga mengatakan, jika penyelesaian melalui Mahkamah Partai tak mencapai islah, kemungkinan konflik akan dibawa ke pengadilan. Menurut dia, penyelesaian melalui pengadilan akan kembali memunculkan konflik jika salah satu pihak tak terima dengan putusan pengadilan.
"Dualisme ini tidak mungkin diselesaikan di ranah pengadilan, disebabkan memakan waktu yang cukup lama, juga secara psikologis akan sulit diterima oleh pihak yang kalah dalam pengadilan," kata Andi, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (22/12/2014) malam.
Dampak psikologis itu, kata Andi, dikhawatirkan akan membuat konflik semakin meluas dan berpotensi keluarnya sejumlah kader karena konflik yang tak kunjung selesai. Sementara itu, partai politik lain membuka pintu bagi kader Golkar.
"Jika itu terjadi, Golkar akan kehilangan banyak kader baik itu yang migrasi maupun membentuk partai baru. Tentu saja ini tidak baik buat Golkar ke depan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, rekonsiliasi menjadi harga mati. Ia berharap, kedua kubu, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sama-sama legawa dalam menerima apa pun hasil perundingan.
"Keduanya harus sama-sama legowo untuk mandeg pandito demi kepentingan partai yang lebih baik ke depan," ujarnya.
Mandeg pandito merupakan kependekan dari istilah lengser keprabon mandeg pandito. Istilah dalam bahasa Jawa itu memiliki makna seorang raja yang turun takhta kemudian meninggalkan persoalan duniawi sepenuhnya mempersiapkan diri menyucikan diri. Istilah itu populer ketika mantan Presiden Soeharto dipaksa lengser dari kursi jabatannya saat itu.
Selain itu, Andi menambahkan, kedua kubu perlu melakukan munas bersama yang diselenggarakan kedua belah pihak. Siapa pun yang nantinya memenangkan munas tersebut, kedua kubu harus dilibatkan dalam menyusun kepengurusan Golkar ke depan bersama dengan formatur lainnya.
Dalam pelaksanaan munas bersama ini, menurut Andi, ada opsi tambahan jika ada kesepakatan hanya Ical dan Agung yang didaulat untuk menjadi calon ketua umum. Jika Agung menang, Ical menjadi ketua dewan pertimbangan. Sementara itu, jika Ical yang menang, Agung menjadi wakil ketua umum.
"Dalam munas juga bersama diputuskan jalan tengah, Golkar tidak ada dalam pemerintahan, juga tidak dalam Koalisi Merah Putih. Golkar fokus bekerja menjalankan fungsi-fungsi kepartaian dengan menjalankan fungsi kontrol di parlemen dan merealisasikan program-program partai yang berpihak kepada rakyat banyak," katanya.
Pada hari ini, lima juru runding yang ditunjuk masing-masing kubu akan melakukan pertemuan untuk pertama kalinya. Dalam pertemuan ini, akan dibahas mekanisme perundingan untuk membicarakan penyelesaian konflik yang telah terjadi selama berbulan-bulan.
Tradisi aklamasi
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, konflik yang terjadi di tubuh Golkar saat ini mengindikasikan bahwa tradisi aklamasi masih tinggi. Jika hal ini dibiarkan, peluang munculnya kader berkualitas untuk ikut kompetisi sehat akan tertutup. Ray mengatakan, tradisi aklamasi ini seharusnya dapat dikikis. Dominasi segelintir elite parpol yang sepuh dianggap menjadi penghambat regenerasi politik. Perubahan era kepemimpinan saat ini mengharapkan agar proses demokrasi dapat berjalan lebih baik.
"Tabiat mereka tidak berubah. Parpol dianggap miliknya sendiri. Masalah yang ingin diselesaikan selalu lewat jalur pemerintah. Itulah tradisi yang harus dihindarkan," kata Ray saat diskusi bertajuk Presiden Baru, Politik Pecah Belah, dan Keharusan Regenerasi Elite Politik, sebagaimana dikutip dari harian Kompas, Selasa (23/12/2014).
Ray menuturkan, aklamasi hanya cocok di negara yang meneapkan sistem pemerintahan otoriter yang tidak mengedepankan dialog. Selain tidak mendidik, aklamasi juga tidak membuka ruang kompetisi.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menegaskan, parpol tidak boleh sombong dan menganggap partainya milik perorangan.
"Demokratisasi parpol harus didorong. Jangan hanya bicara demokrasi, tetapi internal tak demokratis," katanya. (Dani Prabowo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
