Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Anggota Komisi III, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyatakan seluruh anggota Komisi III yang berasal dari fraksi PKS akan selalu memantau kasus tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazruddin. Menurut dia hal itu memang harus dilakukan karena Aboe merupakan salah satu anggota Komisi yang membidangi permasalahan hukum. Apalagi, sambungnya, persoalan Nazaruddin sudah menjadi perhatian publik.
“Ekspektasi masyarakat cukup tinggi atas proses hukum Nazaruddin. Sebagai anggota DPR saya harus memahami keinginan masyarakat untuk memastikan peradilan ini berjalan clear, apalagi saya di komisi III,” ujar Aboe melalui pesan singkatnya, Jumat (12/8).
Baginya PKS itu tidak memiliki kepentingan atas kasus bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu. “Jadi tidak ada arahan untuk memantau,” jelasnya. Tapi, sambungnya, berdasarkan desakan publik maka PKS akan memantau agar peradilan Nazaruddin dilakukan secara bersih dan terbuka. “Kami ingin semuanya jelas, sehingga rakyat tidak bingung lagi. Karenanya saya pasti akan memantau seluruh tahapan proses hukum,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Aboe juga memperkirakan kemungkinan Nazaruddin diintervensi pihak lain sangat bisa. Oleh sebab itu, sambungnya, ia kembali menyatakan kalau dirinya dan kawanan Komisi III dari fraksi PKS akan mengawasi kasus Nazaruddin. Bahkan, Aboe menyatakan kalau dirinya akan siap memanggil orang yang melakukan intervensi kepada Nazaruddin. “Jika kita lihat ada intervensi mereka akan kita panggil, itu tugas kami. Saya berharap rekan-rekan media juga membantu kita melakukan pengawasan atas proses hukum kasus ini,” tutupnya.
Seperti yang kita ketahui, Nazaruddin diterbangkan dari Bogota Jumat, 12 Agustus 2011, Subuh tadi dengan pesawat Gulfstream. Pesawat ini akan singgah di Dubai, sebelum terbang lagi di Jakarta. Diperkirakan, perjalanan akan memakan waktu 28 sampai 30 jam, sehingga akan sampai ke Jakarta Sabtu, 13 Agustus 2011. Nazaruddin dipulangkan dengan pesawat carter mewah jenis Gulfstream G550. Pesawat ini biasa dipakai eksekutif perusahaan multinasional atau para petinggi militer dari Amerika Serikat dan Israel. Kabarnya KPK harus merogoh kocek cukup dalam untuk menyewa pesawat Nazaruddin hingga Rp 4 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
