Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Panitia Kerja Hulu Listrik Komisi VII DPR menemukan akar masalah pemborosan biaya di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Salah satunya, PLN masih mengandalkan bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan bakar mesin pembangkit listrik. Hal ini diketahui saat DPR mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Tawar, Bekasi, kemarin.
Di PLTGU itu, 11 unit pembangkit listrik dengan kapasitas total 1.800 Megawatt. Sejatinya, setiap unit pembangkit listrik itu membutuhkan pasokan gas 32 juta Million Metric Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Dengan demikian, kebutuhan total gas mencapai 352 MMSCFD.
Namun, pasokan gas sangat terbatas. PLN hanya mendapatkan gas dari Pertamina 30 MMSCFD dan PGN 182 MMSCFD. Dengan demikian, masih ada kekurangan gas sebanyak 140 MMSCFD. "Bahkan, kekurangan itu terkadang lebih besar lagi, karena pasokan dari PGN tidak menentu, sering dibawah kuota," kata Mohamad Sohibul Iman, anggota Panitai Kerja DPR, Jumat (15/10).
Untuk mengatasi kekurangan itu, PLN mengaku terpaksa menggunakan BBM. "Ini yang membuat pemborosan, karena harga BBM lebih mahal dari gas," terang Sohibul.
Ke depannya, DPR meminta penggunaan BBM itu diminimalisir. Ia mendesak pemerintah membantu PLN mengatasi kekurangan pasokan gas tersebut. "Kalau PLN semakin irit, kita juga yang diuntungkan," kata Sohibul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
