Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) terus berupaya memfasilitasi proyek infrastruktur yang berasal dari non APBN. Terbaru, PINA melakukan fasilitasi pembiayaan jalan tol trans jawa rute Probolinggo-Banyuwangi senilai Rp 22,3 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, hari ini PINA melakukan penandatanganan perjanjian pendahuluan (head of agreement) antara lain terdiri atas direct equity financing yang dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan PT CCCI senilai Rp 23,3 triliun.
Kemudian, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Sarana menandatangani perjanjian pendahuluan dengan PT ICDX Logistik Berikat (ILB), di mana struktur pendanaannya menggunakan customized supply chain financing dengan nilai total Rp 5 triliun untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Rp 1 triliun untuk PT Jasa Sarana.
Baca Juga: Bertemu Jokowi, delegasi China bahas infrastruktur
“Struktur customized supply chain financing ini adalah inovasi skema keuangan dari PINA Center for Private Investment yang diharapkan dapat menambah ruang modal kerja bagi BUMN/BUMD, juga fleksibilitas dalam leverage dan cashflow karena fleksibilitas dalam tenor dan bentuk pelunasan,” kata Bambang, Senin (14/10).
Bambang bilang, PINA akan terus mendorong upaya investasi swasta di sektor infrastruktur, konektivitas, energi, industri, serta perumahan. PINA juga bekerja sama dengan BKPM dalam menjaring investor-investor potensial luar negeri dengan melakukan berbagai aktivitas roadshow.
Selain itu, lanjut Bambang, Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN mendukung PINA Center for Private Investment dalam berhubungan dengan BUMN sebagai pemilik proyek yang difasilitasi. Kemudian, lembaga-lembaga seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) juga membantu PINA dalam memetakan masalah terkait sektor BUMN yang difasilitasi PINA.
Baca Juga: PINA lirik dana pensiun luar negeri untuk investasi di proyek infrastruktur Indonesia
"Kita harus ubah mindset bahwa membangun infrastruktur tidak hanya belanja APBN, pembiayan utang, tapi bisa dalam investasi terutama oleh pihak non pemerintah dan dalam bentuk pembiayaan ekuitas atau penyertaan saham," ujar dia.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, kebutuhan terhadap skema pendanaan kreatif semakin mendesak. Pasalnya, tidak mungkin semua pendanaan infrastruktur berasal dari APBN dan APBD.
"Kami menyampaikan APBN trennya mengetat, kelihatannya target realisasi penerimaan pajak nasional akan kepleset dan terus terang seperti kita ketahui tren pelambatan ekonomi global akan semakin berat baik APBN maupun dari segi pendanaan," ucap dia.
Hingga Oktober 2019, PINA Center for Private Investment telah memfasilitasi financial close senilai Rp 52 triliun, dengan target financial close 2019 sebesar Rp 84 triliun atau setara US$ 6 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
