Reporter: Irma Yani | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Langkah pemerintah dalam merealisasikan rencananya melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai tak menggema. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Romahurmuzy.
“Saya melihat persiapan pemerintah sama dengan tipe rumah yang lagi trend sekarang, minimalis. Persiapannya terlalu sunyi,” katanya, Kamis (27/1).
Padahal, katanya, dalam merealisasikan rencana tersebut ada beberapa kesiapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pertama, kesiapan sosialisasi kepada masyarakat yang dialihkan produknya. “Sampai saat ini belum ada,” ucapnya.
Kedua, kesiapan petugas SPBU dalam identifikasi kendaraan yang berhak menerima subsidi. “Ini belum jelas sampai sekarang yang berhak subsidi apakah seluruh pelat kuning, atau plus sebagian pelat hitam,” ujarnya.
Ketiga, kesiapan barang substitusi premium dalam hal ini pertamax. Padahal, lanjutnya, pertamax masih terus naik harganya sehingga rawan memukul ekonomi umat. “Mengapa ada ketergopoh-gopohan dalam mewacanakan, ternyata ada produk alternatif vigas yang cuma Rp 3.600 tanpa subsidi. Sampai saat ini baru 17 SPBU yang punya dispenser vigas. Di Argentina, negara memfasilitasi vigas sebelum pelaksanaan konversi, dan hasilnya sekarang 80% transportasi darat Argentina sudah beralih ke vigas,” terangnya.
Keempat, kesiapan antisipasi pasar gelap BBM, agar angkutan umum tidak berubah dari angkut penumpang jadi angkut BBM. “Sampai saat ini tidak ada tanda-tanda persiapan bagaimana mengantisipasi hal ini secara teknis,” tandasnya.
Kelima, kesiapan antisipasi dampak kepada UKM pelat hitam pengguna transportasi. “Ini belum terdengar ada rencana kemudahan mengalihkan UKM pelat hitam pengguna pickup dan mobil box,” ujarnya.
Dan keenam, kesiapan antisipasi dampak inflasioner manakala berlaku sejawa bali tahun ini, belum ada sama sekali. “Dengan harga hampir dua kali lipat BBM bersubsidi seperti sekarang, saya khawatir ini memukul daya beli dan pertumbuhan nasional,” ucapnya.
Namun, lanjutnya, Fraksi PPP mendukung pemberlakuan pengendalian BBM bersubsidi sebagai bentuk koreksi terhadap pola subsidi yang tidak tepat sasaran selama ini. hanya saja, persiapan pemerintah, kalaupun ada, dinilai terlalu sunyi. “Fraksi PPP mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kajian menyeluruh sebagaimana diminta dalam rapat kerja dengan komisi VII Desember lalu, dan melaporkannya ke komisi VII DPR,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
